Anomali Data Desil Ancam Bantuan Warga Miskin, DPR Desak Kemensos dan BPS Lakukan Evaluasi

1TULAH.COM-Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk segera membenahi ketidaksesuaian data desil penerima bantuan sosial.

Maman memperingatkan bahwa anomali dan kesalahan klasifikasi status ekonomi ini berpotensi besar merampas hak-hak masyarakat miskin dalam mengakses program perlindungan sosial dari pemerintah.

Keluhan Lapangan: Ekonomi Sulit, Status Desil Justru Melonjak

Berdasarkan aspirasi yang diterima dari masyarakat, Maman menuturkan banyaknya keluhan warga yang secara administratif dikategorikan mampu, padahal kondisi perekonomian nyata mereka di lapangan sangat memprihatinkan.

“Banyak masyarakat yang mempersoalkan penerapan desil karena ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dengan kondisi nyata di lapangan,” ujar Maman kepada wartawan, Sabtu (5/9/2026).

Politikus dari Dapil Jawa Barat IX ini menambahkan bahwa lonjakan status desil secara tiba-tiba kerap tidak masuk akal.

“Ada warga yang secara ekonomi masih kekurangan, bahkan penghasilannya pas-pasan, tetapi tiba-tiba statusnya melonjak ke desil tinggi dan dianggap mampu,” tegasnya.

Dampak Sistematis: Risiko Kehilangan Bansos hingga Subsidi Energi

Maman menegaskan bahwa indikator desil merupakan instrumen vital yang menjadi rujukan berbagai program intervensi pemerintah. Jika terjadi kekeliruan penetapan kelompok kesejahteraan, dampaknya akan beruntun dan merugikan keluarga penerima manfaat.

Dampak Kesalahan Data Desil:

• Hilangnya akses terhadap bantuan sosial (bansos) reguler.

• Pencabutan hak atas subsidi energi (seperti listrik dan LPG).

• Terhentinya akses bantuan pendidikan bagi anak-anak keluarga rentan.

“Kalau status desil naik tetapi kondisi ekonomi keluarga sebenarnya masih sulit, tentu masyarakat akan sangat dirugikan. Padahal secara nyata kehidupan mereka tidak mengalami peningkatan,” kata Maman.

DPR Minta Verifikasi Faktual, Bukan Sekadar Kerja di Belakang Meja

Guna mengatasi permasalahan ini, Komisi VIII DPR RI meminta Kemensos dan BPS tidak hanya mengandalkan pembaruan sistem secara digital atau administratif di balik meja. Pemerintah dituntut turun langsung melakukan verifikasi dan validasi faktual di lapangan.

“Data harus mencerminkan kenyataan. Jangan sampai masyarakat yang masih miskin atau rentan justru kehilangan haknya hanya karena terjadi anomali dalam sistem pendataan,” pungkasnya.

Ia meminta pemerintah memastikan seluruh perubahan indikator kesejahteraan warga didasarkan pada kondisi objektif yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (Sumber:Saura.com)