Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

1TULAH.COM-Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menyoroti dua isu krusial yang tengah melanda wilayahnya: ancaman bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta lambatnya realisasi anggaran proyek pemerintah daerah.

Hal tersebut ditegaskan Arton dalam Rapat Paripurna Ke-9 (Penutupan) Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Rapat Paripurna Ke-1 (Pembukaan) Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).

Penanganan Karhutla Butuh Aksi Terpadu dan Dukungan Anggaran

Di tengah capaian agenda legislasi dan penganggaran, Arton menegaskan bahwa maraknya kembali titik api di sejumlah kabupaten/kota di Kalteng membutuhkan perhatian sangat serius dari seluruh pihak.

“Karhutla adalah bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, penanganannya harus menjadi perhatian bersama,” tegas Arton.

Dampak Karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas pendidikan, menurunkan kualitas kesehatan, hingga mengganggu roda perekonomian warga.

DPRD Kalteng mendorong Pemprov Kalteng, pemerintah kabupaten/kota, serta unsur Forkopimda untuk memaksimalkan langkah penanggulangan terpadu:

• Penguatan Pemadaman: Mengombinasikan Satgas darat dan pemadaman udara (water bombing).

• Perlindungan Warga: Menyediakan fasilitas kesehatan dan pencegahan dampak asap.

• Penegakan Hukum: Menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan tanpa pandang bulu.

Sebagai bentuk komitmen, DPRD Kalteng menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan anggaran darurat, termasuk proses realokasi maupun refocusing anggaran jika diperlukan dalam penanganan Karhutla.

Realisasi Keuangan Baru 38 Persen, Proyek Pemerintah Harus Dipercepat

Selain masalah karhutla, DPRD Kalteng memberikan catatan kritis terhadap kinerja penyerapan anggaran Pemprov Kalteng. Hingga bulan Agustus 2026, realisasi keuangan daerah dilaporkan baru menyentuh angka sekitar 38 persen.

Arton meminta instansi terkait untuk melakukan percepatan proses lelang dan pelaksanaan proyek fisik di lapangan demi menstimulasi perekonomian lokal.

“Percepatan pekerjaan pemerintah penting dilakukan karena akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, dan peningkatan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Capaian Legislasi dan Kemitraan Strategis

Selama Masa Persidangan III, DPRD Kalteng bersama Pemprov telah menyepakati sejumlah produk hukum dan kerangka penganggaran strategis, antara lain:

1. Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.

2. Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS APBD TA 2027.

3. Pembahasan Rancangan Perubahan KUPA dan PPAS APBD TA 2026.

4. Pembahasan Raperda inisiatif terkait Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan.

Memasuki Masa Persidangan I, Arton berharap sinergi antara DPRD dan Pemprov Kalteng semakin erat agar seluruh program pembangunan daerah dapat selesai tepat waktu dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kalteng Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi, jajaran Forkopimda, Sekda Kalteng, para kepala OPD, tenaga ahli, serta tokoh masyarakat, adat, dan pemuda setempat. (Ingkit)