Presiden Prabowo Tegaskan Penertiban Hutan Harus Transparan, Satgas PKH Soroti Tambang Ilegal

1TULAH.COM-Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas terkait penataan dan pengawasan kawasan hutan nasional. Prabowo meminta seluruh upaya penertiban kawasan hutan dijalankan secara profesional, lugas, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima jajaran Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (4/9/2026).

Pertemuan ini berlangsung tak lama setelah Presiden Prabowo menyelesaikan kunjungan kerjanya dari Vladivostok, Rusia.

Satgas PKH Laporkan Penambangan Ilegal dan Sanksi Denda

Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan laporan komprehensif mengenai berbagai bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan di Indonesia.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama yang menjadi perhatian serius dalam laporan Satgas adalah maraknya aktivitas penambangan ilegal di dalam kawasan hutan.

Selain memaparkan temuan lapangan dan hasil penindakan hukum, Satgas PKH juga melaporkan perkembangan penerapan sanksi administratif, termasuk penagihan denda terhadap para pihak yang terbukti melanggar ketentuan tata ruang hutan.

Pemerintah Siapkan Pengumuman Resmi Pekan Depan

Pemerintah dijadwalkan bakal menyampaikan pengumuman resmi mengenai hasil penertiban serta capaian kinerja Satgas PKH secara mendetail kepada publik pada pekan kedua September 2026.

Mengenai langkah penindakan ke depan, Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh jajaran penegak hukum tidak ragu bertindak tegas terhadap para pelanggar aturan. Namun, ia menekankan bahwa setiap tahapan proses hukum harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penekanan Presiden Prabowo: “Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan harus berjalan tegas dan profesional. Namun, ketegasan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh tahapan pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.” (Sumber:Suara.com)