Inflasi Kalteng Jadi Perhatian, TPID Diminta Perkuat Stok dan Produksi Pangan Lokal

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pengendalian inflasi daerah dengan menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan, serta meningkatkan produksi komoditas lokal. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghadapi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (14 September 2026).

Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi ke depan tidak hanya berorientasi pada stabilitas harga, tetapi juga diarahkan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.

“Pada pagi hari ini kita juga mulai membahas ini, mungkin sebulan sekali, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi. Ini rapat kita mungkin yang pertama spesifik mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, dan kita akan betul-betul kawal bersama-sama,” ujar Tito.

Menurut Tito, perluasan fokus tersebut dilakukan karena pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas dan menghindarkan Indonesia dari jebakan kelas menengah atau middle income trap.

Selain pertumbuhan ekonomi, Mendagri meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan memasukkannya dalam program Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah daerah juga didorong memperkuat pemberdayaan perempuan melalui program RBI yang dikoordinasikan oleh bupati dan wali kota bersama camat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Yuas Elko menyampaikan, kondisi inflasi Kalimantan Tengah masih perlu mendapat perhatian karena secara tahunan berada pada peringkat ketiga secara nasional. Namun, berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), posisi Kalteng berada di peringkat ke-11 secara nasional dengan angka 0,9 persen.

“Walaupun secara tahunan kita berada di ranking tiga, dari data IPH kita berada di nomor sebelas. Artinya, kabupaten/kota di Kalteng tidak terlalu masuk dalam sorotan kenaikan harga secara ekstrem. Ini yang kita syukuri,” ujar Yuas.

Sejumlah komoditas tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama beras premium, ikan, bawang putih, dan minyak goreng yang tercatat mengalami kenaikan harga di tingkat eceran. Sementara harga daging ayam ras dan telur ayam relatif stabil.

Menghadapi periode Nataru, Yuas meminta TPID memperkuat langkah antisipasi terhadap kebutuhan pangan, khususnya daging ayam ras dan telur ayam. Peningkatan permintaan diperkirakan terjadi, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Menjelang Nataru, kebutuhan daging ayam ras dan telur ayam tentu meningkat. Apalagi ada kebutuhan untuk SPPG. Ini perlu kita antisipasi, termasuk bagaimana distribusi dari peternak maupun korporasi peternakan yang ada di Kalteng,” jelasnya.

Selain komoditas peternakan, kenaikan harga ikan juga menjadi perhatian. Yuas menyebut sejumlah ikan lokal, seperti haruan dan tapah, mengalami kenaikan harga. Ia mendorong pengembangan budidaya ikan lokal sebagai salah satu strategi memperkuat kemandirian pangan daerah.

“Untuk ikan lokal seperti haruan dan tapah juga mengalami kenaikan. Mungkin perlu ada program budidaya ikan, karena beberapa jenis ikan lokal sebenarnya bisa dibudidayakan. Ini menjadi PR kita untuk meningkatkan kemandirian pangan di Kalteng,” katanya.

Menurut Yuas, penguatan produksi pangan lokal juga perlu dilakukan pada sektor peternakan ayam. Optimalisasi potensi produksi dalam daerah dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar Kalimantan Tengah.

“Apakah kita kurang bisa memberdayakan potensi yang ada? Ini juga menjadi PR kita. Kemandirian pangan harus terus kita upayakan di Kalteng,” tambahnya.

Komoditas beras juga menjadi perhatian karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, stok beras di Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 16.004 ton dan diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga Desember 2026.

“Stok kita 16.004 ton dan cukup sampai Desember. Setelah itu kita harapkan ada produksi lagi untuk memenuhi kebutuhan beberapa bulan berikutnya,” ungkap Yuas.

Selain menjaga ketersediaan stok, ia menekankan pentingnya memastikan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama menuju wilayah pedalaman yang menghadapi tantangan distribusi akibat kondisi kemarau.

Rakor tersebut turut diikuti perwakilan Forkopimda Kalteng, instansi vertikal, serta perangkat daerah terkait. Yuas berharap hasil rakor segera ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi, pemantauan harga dan stok komoditas, serta peningkatan produksi pangan lokal di Kalimantan Tengah.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri