Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla, 325 Perusahaan HGU dan PBPH Bersinergi

1TULAH.COM, Palangka Raya – 325 perusahaan HGU dan PBPH dilibatkan dalam pencegahan Karhutla 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi periode puncak kebakaran hutan dan lahan. Keterlibatan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah dengan perusahaan yang diikuti Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Wakil Gubernur Edy Pratowo secara virtual dari Posko Brimob, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Senin (7 September 2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago. Rakor menjadi momentum untuk menyamakan langkah antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Di hadapan unsur pemerintah, aparat penegak hukum, dan ratusan perusahaan, Djamari Chaniago menegaskan bahwa pencegahan maupun pemadaman Karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, jabatan, kehormatan pribadi, hingga tanggung jawab hukum.

“Ini adalah tanggung jawab yang harus kita pikul bersama. Yaitu tanggung jawab moral pada manusia dan alam, tanggung jawab kita pada jabatan dan pada kehormatan pribadi masing-masing, dan tanggung jawab hukum yang diatur oleh negara,” tegas Djamari.

Penegasan tersebut menempatkan pencegahan Karhutla sebagai bagian penting dari tanggung jawab seluruh pihak. Pengawasan wilayah, deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, hingga kecepatan merespons ketika muncul titik api perlu dilakukan secara terpadu.

Bagi perusahaan, langkah pencegahan menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan penanganan ketika kebakaran telah terjadi. Kesiapan sumber daya, pengawasan wilayah kerja, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat di lapangan diperlukan untuk mencegah api berkembang dan meluas.

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenkopolkam Purwito H.W. menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan para pemegang HGU dan perizinan berusaha memahami kondisi Karhutla sekaligus menjalankan kewajibannya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah masing-masing.

“Kami berharap Rakor ini menghasilkan komitmen bersama yang dapat segera dilaksanakan di lapangan,” ujarnya.

Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari sembilan provinsi yang mengikuti rapat koordinasi tersebut. Delapan provinsi lainnya yakni Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Rakor turut diikuti unsur pemerintah daerah, Pangdam, Kapolda, Kajari, dan Danrem dari wilayah yang memiliki kerawanan Karhutla. Dari unsur dunia usaha, sebanyak 325 perusahaan hadir, terdiri atas 175 perusahaan pemegang HGU dan 150 perusahaan pemegang PBPH.

Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi puncak Karhutla, rakor juga diisi paparan dari Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Menteri ATR/BPN, Kapolri, dan Jaksa Agung mengenai kebijakan serta langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan Karhutla.

Penguatan koordinasi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan pencegahan sejak dini. Bagi Kalimantan Tengah, sinergi pemerintah, aparat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menekan risiko Karhutla serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampaknya.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri