Perubahan APBD 2026 Kalteng Difokuskan untuk Perkuat Pelayanan Dasar dan Ekonomi Masyarakat

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11 September 2026).

Sebelumnya, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 pada Kamis (10 September 2026).

Dalam arah kebijakan anggaran, Pemprov Kalteng memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, pertanian, dan ketahanan pangan.

“Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” demikian ditegaskan Pemerintah Provinsi dalam jawaban atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.

Di bidang infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pada sisa Tahun Anggaran 2026, perhatian diberikan terutama pada koridor logistik utama dan jalan penghubung sentra produksi perdesaan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat menekan biaya ekonomi, memperluas akses masyarakat, dan memperlancar distribusi hasil produksi dari wilayah perdesaan menuju pasar.

Pada sektor kesehatan, Pemprov Kalteng terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, ketersediaan obat-obatan, serta penguatan sistem rujukan. Penguatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, pelayanan kesehatan bergerak, hingga pemanfaatan telemedisin menjadi bagian dari strategi mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Sementara di bidang pendidikan, Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) diarahkan untuk memperluas akses pendidikan melalui bantuan biaya sekolah dan bantuan biaya kuliah bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Program tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan ekonomi sekaligus mencegah anak putus sekolah.

Pemprov Kalteng juga mendorong penguatan pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta optimalisasi teknologi pembelajaran agar sistem pendidikan semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan dan dunia kerja.

Untuk memperkuat perekonomian masyarakat, pemerintah daerah mendorong pengembangan UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, perluasan pemasaran digital, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan kemitraan dengan industri besar diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja.

“Nilai tambah ekonomi diharapkan dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat,” demikian disampaikan dalam jawaban Pemerintah Provinsi atas pandangan Fraksi Partai Gerindra.

Dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Pemprov Kalteng juga memperkuat perlindungan masyarakat melalui stabilisasi harga dan ketersediaan kebutuhan pokok, penguatan pencegahan Karhutla, perlindungan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak.

Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga daya beli. Pemantauan harga bahan pokok dilakukan secara berkala untuk mendeteksi potensi kenaikan harga dan gangguan distribusi, disertai pengawasan pasar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan.

Jaring pengaman sosial juga diperkuat melalui percepatan bantuan tunai dan bantuan pangan dalam Program KHBS bagi keluarga terdampak. Pemerintah turut mendorong penerapan pertanian tanpa bakar, diversifikasi mata pencaharian, penguatan UMKM, akses permodalan, serta program padat karya bagi masyarakat lokal.

Pemprov Kalteng menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan terhadap kegiatan nonprioritas dan tidak diarahkan untuk mengurangi pelayanan dasar maupun program prioritas masyarakat. Penyesuaian anggaran justru dilakukan agar belanja daerah lebih fokus pada kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan akan terus dievaluasi berdasarkan hasil serta dampaknya, bukan semata-mata dari tingkat serapan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, Perubahan APBD 2026 diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih merata dan berkeadilan.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri