Kasus Keracunan Berulang, KPAI Desak Audit Transparan Kepemilikan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)

1TULAH.COM-Maraknya dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa peserta didik di berbagai daerah memicu sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Lembaga independen ini mendesak dilakukannya audit transparan dan menyeluruh terhadap struktur kepemilikan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) beserta seluruh vendor penyedia jasa pelaksananya.

Langkah tegas tersebut dinilai krusial guna mencegah potensi konflik kepentingan antara pengelola program di lapangan, pejabat publik, hingga aparat yang memegang fungsi pengawasan.

Independensi Hukum dan Keselamatan Anak Jadi Prioritas Utama

Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa aspek keselamatan dan kesehatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik maupun bisnis. Penegakan hukum terkait kasus keracunan MBG tidak boleh diintervensi oleh relasi kekuasaan atau upaya lobbying tertentu.

“Penegakan hukum harus berdiri independen di atas keselamatan anak-anak, bukan berdasarkan relasi atau lobbying,” tegas Jasra Putra dalam keterangannya.

Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyerahkan penanganan indikasi tindak pidana pada kasus keracunan makanan kepada aparat penegak hukum. KPAI mendorong proses hukum tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak para korban.

Audit Struktur Kepemilikan dan Pengawasan Satuan Pelayanan (SPPG)

Selain mendorong proses hukum, KPAI menekankan pentingnya menelusuri alur kelembagaan dan profil pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun yayasan pelaksana program MBG di daerah.

Penelusuran mendalam diperlukan untuk memastikan tidak ada keterikatan terselubung antara penyedia katering atau pengelola dapur dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan pengawasan di wilayah tersebut.

Poin Utama Desakan KPAI:

• Audit Pemilik & Vendor: Transparansi profil pemilik dapur MBG dan penyedia bahan baku.

• Cegah Konflik Kepentingan: Menghindari kepemilikan dapur oleh pihak yang terhubung dengan regulator atau pengawas.

• Pemulihan Hak Korban: Jaminan penanganan medis menyeluruh dan ganti rugi bagi anak-anak yang terdampak.

Evaluasi Standar Keamanan Pangan demi Keberlanjutan Program

Kasus dugaan keracunan berulang menunjukkan perlunya evaluasi total terhadap standar operasional prosedur (SOP) higienitas, rantai pasok bahan makanan, hingga proses distribusi di lapangan.

KPAI mengingatkan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari pemenuhan target distribusi gizi, tetapi juga jaminan keamanan pangan yang ketat agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban di kemudian hari. (Sumber:Suara.com)