Presiden Prabowo Tegaskan Sanksi Pidana Pembakar Lahan: 4 Korporasi di Kalbar Mulai Diselidiki

1TULAH.COM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan atensi serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, khususnya Pulau Kalimantan. Pemerintah menegaskan tidak akan menutup mata terhadap indikasi adanya unsur kesengajaan atau praktik pembakaran lahan secara ilegal.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa penindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran karhutla menjadi salah satu arahan utama Presiden Prabowo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Sanksi Pidana Perorangan hingga Korporasi

Prasetyo menekankan bahwa aparat penegak hukum diinstruksikan untuk menindak siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Penindakan tersebut berlaku bagi individu, kelompok, maupun korporasi yang memberi perintah pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Berkenaan dengan tindak pidana, itu menjadi salah satu penekanan dari Bapak Presiden dan kita semua. Bilamana ditemukan ada tindak pidana yang melanggar dan menyebabkan kebakaran, itu harus ditindak—baik perorangan, korporasi, maupun individu yang memberikan arahan untuk membakar,” ujar Prasetyo.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi administratif terberat bagi perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan hukum.

“Kalau ditemukan pelanggaran, kita tidak akan ragu-ragu dan akan kita tindak, sampai kepada kemungkinan dicabut izinnya,” tegas Mensesneg.

4 Perusahaan di Kalbar Dalam Penyelidikan

Sebagai bentuk komitmen penegakan hukum, aparat penegak hukum saat ini telah memulai proses penyelidikan terhadap indikasi keterlibatan sektor swasta. Sejauh ini, terdapat empat korporasi yang masuk dalam radar pemeriksaan terkait kasus karhutla di Kalimantan Barat.

Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Tengah, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman di lapangan. Prasetyo menyebutkan bahwa perkembangan penanganan hukum di Kalteng akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng seiring bertambahnya data laporan penyelidikan. (Sumber:Suara.com)