Strategi Prabowo Atasi Karhutla Kalimantan: Kirim KSAD, Wakapolri, hingga Brimob ke Lapangan

1TULAH.COM-Pemerintah pusat menaruh perhatian sangat serius terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah melanda wilayah Kalimantan. Presiden RI Prabowo Subianto secara langsung bertolak menuju pulau Kalimantan untuk memimpin dan meninjau langsung penanganan karhutla di lapangan, Sabtu (22/8/2026) pagi.

Kepastian keberangkatan Kepala Negara ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Melalui unggahan di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Seskab mengunggah momen keberangkatan Presiden Prabowo saat bersiap terbang dari Jakarta menuju wilayah Kalimantan.

Instruksi Langsung dan Pembagian Tugas Pejabat Tinggi

Sehari sebelum keberangkatan, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajaran pejabat utama TNI dan Polri untuk segera turun ke lapangan. Langkah tegas ini diambil agar koordinasi penanganan karhutla bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat berjalan masif dan terukur.

Untuk mengoptimalkan upaya pemadaman serta penanggulangan dampak kabut asap, Presiden membagi tugas para pimpinan tinggi TNI-Polri secara merata di empat provinsi terdampak:

• Kalimantan Barat: Dipimpin langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri.

• Kalimantan Tengah: Dikawal oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Wakapolri.

• Kalimantan Selatan: Ditangani oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) dan Astamaops Polri.

• Kalimantan Timur: Dikoordinasikan oleh Wakil Panglima TNI dan Komandan Korps Brimob Polri.

Seskab Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa penempatan para pejabat tinggi negara ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses penanggulangan di lapangan berjalan jauh lebih cepat, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik.

Penegakan Hukum dan Target Normalisasi

Presiden Prabowo menegaskan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin. Fokus utamanya adalah memadamkan titik-titik api agar kualitas udara membaik dan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

Selain fokus pada pemadaman, Presiden memberikan instruksi keras terkait penegakan hukum. Setiap tindakan pelanggaran hukum, seperti kesengajaan membakar lahan, akan ditindak secara tegas dan tanpa kompromi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Sumber:Suara.com)