Dewan Barut Edi Pran Desak Perusahaan dan Pemerintah Daerah Perhatikan Bahaya Debu–Fasilitas Publik

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026 - 16:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Edi Pran Aji, mendesak pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani dampak pencemaran debu serta memperbaiki infrastruktur jalan yang dinilai mengabaikan keselamatan juga kesehatan masyarakat. Foto: Istimewa

Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Edi Pran Aji, mendesak pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani dampak pencemaran debu serta memperbaiki infrastruktur jalan yang dinilai mengabaikan keselamatan juga kesehatan masyarakat. Foto: Istimewa

1TULAH.COM, Muara Teweh – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, Edi Pran Aji, mendesak pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk lebih serius menangani dampak pencemaran debu serta memperbaiki infrastruktur jalan yang dinilai mengabaikan keselamatan juga kesehatan masyarakat.

Dewan Edi Pran Aji mengungkapkan bahaya partikel debu bagi kesehatan warga, terutama yang tinggal di sekitar area operasi perusahaan.

Dia mengatakan, perusahaan tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Selain itu, Edi Pran juga mengkritik kondisi jalan yang kurang diperhatikan, yang menurutnya dapat menimbulkan dampak masalah lainnya jika tidak segera ditangani.

“Masalah jalan yang kurang diperhatikan bisa menimbulkan dampak masalah yang lain. Pihak perusahaan jangan sampai mengabaikan hal-hal seperti debu yang sangat berbahaya bagi kesehatan,” kata Edi Pran, Senin, 26 Januari 2026.

Baca Juga :  DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

Dewan asal Partai Demokrat ini pun mempertanyakan mengapa penanganan masalah ini harus menunggu hingga kepala daerah dan anggota DPRD turun ke lapangan.

Dia menilai, seharusnya ada langkah proaktif dan responsif dari eksekutif maupun pelaku usaha sebelum masalah menjadi semakin parah.

Selain itu jiga Edi Pran juga berkata seharusnya persoalan bantuan sosial atau tali asih yang dinilainya belum cukup signifikan meringankan beban masyarakat.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik

Dia pun mempertanyakan efektivitas bantuan sebesar Rp 50.000 per kepala keluarga setiap bulannya.

“Kami juga mempertanyakan efektivitas tali asih kepada masyarakat yang nilainya hanya Rp 50 ribu per kepala keluarha setiap bulannya. Apakah ini sudah tepat sasaran dan cukup membantu di tengah kondisi ekonomi saat ini?” ucapnya bertanya.

Edi berharap, baik perusahaan maupun pemerintah dapat lebih mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.

“Kami akan mengawal dan menyuarakan kepentingan publik, mendorong perbaikan kondisi lingkungan, infrastruktur, serta program sosial yang lebih tepat guna dan berkelanjutan bagi warga Barito Utara,” tutupnya.

Editor: Aprie

Berita Terkait

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM
DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik
DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026
Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan
Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka
Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek
Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek
Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terkait

Sabtu, 12 September 2026 - 13:19 WIB

Penumpukan Kendaraan di SPBU Palangka Raya, Ketua DPRD Kalteng Minta Pertamina Evaluasi Suplai BBM

Kamis, 10 September 2026 - 18:48 WIB

DPRD Kalteng Matangkan Raperda Pertanahan, Lembaga Adat Jadi Garda Terdepan Resolusi Konflik

Rabu, 9 September 2026 - 16:02 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Mulai Bahas Nota Keuangan Perubahan APBD 2026

Selasa, 8 September 2026 - 19:23 WIB

Komisi II DPRD Kalteng Dorong Hilirisasi Perikanan demi Kesejahteraan Nelayan

Senin, 7 September 2026 - 16:01 WIB

Bahaya Kabut Asap, DPRD Kalteng Minta Pemda Batasi Kegiatan di Ruang Terbuka

Minggu, 6 September 2026 - 17:01 WIB

Realisasi Anggaran Pemprov Kalteng Baru 38 Persen, DPRD Desak Percepatan Lelang Proyek

Kamis, 3 September 2026 - 15:15 WIB

Soroti Karhutla dan Serapan Anggaran 38 Persen, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong Minta Percepatan Proyek

Selasa, 1 September 2026 - 17:31 WIB

Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

Berita Terbaru