Karhutla Disebut Bencana Kemanusiaan, Ketua DPRD Kalteng Desak Pemprov dan Forkopimda Naikkan Status Siaga Darurat

1TULAH.COM-Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, para bupati/wali kota, serta seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk segera meningkatkan status siaga darurat. Langkah ini dinilai mendesak guna memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengepung sejumlah wilayah di Kalteng.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Arton saat memimpin Rapat Paripurna Ke-9 DPRD Kalteng dengan agenda Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (1/9/2026).

Arton menekankan bahwa eskalasi kebakaran saat ini tidak bisa lagi dipandang sebatas masalah ekologi biasa, melainkan sudah tergolong sebagai krisis kemanusiaan yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

“Bencana kabut asap dan kebakaran hutan dan lahan yang hari ini sedang terjadi telah menyita perhatian kita semua. Karhutla bukan sekadar bencana lingkungan. Ini adalah bencana kemanusiaan,” tegas Arton di hadapan peserta rapat.

Ancaman Kesehatan: Kabut Asap Mencekik Kelompok Rentan

Menurut Arton, sebaran kabut asap yang menyelimuti berbagai sudut wilayah Kalteng telah memicu kekhawatiran besar. Selain mengganggu jarak pandang dan transportasi, paparan partikel asap mulai mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia yang terancam Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

“Asap yang hari ini mengepul bukan hanya mengaburkan pandangan mata kita, tetapi secara perlahan mencekik paru-paru anak-anak kita, para lansia, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Lumpuhnya Ekonomi dan Gangguan Dunia Pendidikan

Dampak domino karhutla juga mulai menggerogoti sektor sosial dan ekonomi di Kalimantan Tengah. Buruknya kualitas udara memaksa sebagian aktivitas bisnis melambat, sementara dunia pendidikan terganggu karena potensi penyesuaian jam belajar atau pembelajaran dari rumah.

“Aktivitas ekonomi terhambat, anak-anak kita terganggu proses belajarnya, dan kesehatan masyarakat berada dalam ancaman serius akibat ISPA,” tambah Arton.

Imbauan Sinergi Lintas Sektor untuk Pemadaman Titik Api

Guna mencegah dampak kabut asap semakin meluas, DPRD Kalteng meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) memperkuat armada dan penanganan di lapangan. Peningkatan status siaga darurat diharapkan mempermudah mobilisasi sumber daya, anggaran, serta personel secara terpadu.

“Oleh karena itu, saya mewakili seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan tegas meminta kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bupati dan wali kota se-Kalteng, serta seluruh elemen Forkopimda untuk meningkatkan status siaga darurat dan memaksimalkan segala upaya penanggulangan,” tegasnya.

Ia pun berharap sinergi kuat terjalin antara instansi pemerintah, aparat TNI-Polri, tim relawan, pihak swasta/dunia usaha, hingga masyarakat luas agar sebaran titik api dapat ditekan secara cepat dan efektif. (Ingkit)