1TULAH.COM-Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024. Asalkan, dalam hal ini pencapresannya hanya dicalonkan atau diusung oleh PDIP.
Ganjar Pranowo juga secara tegas menyatakan kesetiannya kepada PDIP dan perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pernyataan Ganjar ini secara otomatis menepis kesediaannya diusung sebagai Capres dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sehubungan dengan sikap Ganjar Pranowo ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan kader PDI Perjuangan untuk tidak mendahului keputusan Megawati Soekarnoputri tentang penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.
“Siapapun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon akan diberi sanksi,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (19/10/2022).
“Saya, Pak Djarot, Pak Rudy Solo dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut.”
Hasto mengingatkan penentuan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri yang harus dipatuhi semua kader.
“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah ibu ketua umum,” katanya.
Hasto mengatakan Joko Widodo ketika diputuskan menjadi calon presiden juga melalui mekanisme partai.
“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapapun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres. Maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapapun itu. Pak Djarot, saya dan siapapun,” kata Hasto.
Pernyataan Hasto ini disampaikan setelah Ganjar Pranowo menyatakan kesiapan maju menjadi calon presiden jika diusung PDI Perjuangan.
Ganjar dinilai tidak melanggar aturan PDI Perjuangan karena dia menyatakan tetap menjaga etika politik dengan menghormati partai. (Sumber:suara.com)