Data Desil BPS Berantakan, Rieke Diah Pitaloka Sebut Pelanggaran HAM dan Desak BPK Lakukan Audit Investigatif

1TULAH.COM-Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait polemik data Desil Badan Pusat Statistik (BPS) yang dinilai bermasalah secara berulang. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa kekacauan data kemiskinan tersebut bukan sekadar persoalan teknis birokrasi, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi warga negara miskin.

Rieke menilai kelalaian BPS dalam menyajikan data akurat berpotensi melanggar hak konstitusional masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Pelanggaran HAM Struktural dan Pengingkaran UUD 1945

Rieke menyebut bahwa cacatnya data kemiskinan merupakan bentuk pengingkaran nyata terhadap Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Ketika data yang digunakan tidak valid, negara dinilai gagal hadir untuk memenuhi hak warga miskin.

“Ketika data kemiskinan cacat, maka negara gagal menjemput mereka yang berhak. Saya menilai ini sebagai bentuk pelanggaran HAM struktural karena menyebabkan diskriminasi akses bansos, kerugian hak ekonomi, dan hilangnya kepastian hukum bagi jutaan warga miskin,” tegas Rieke, Kamis (3/9/2026).

Ia juga mencium adanya indikasi sistematis di balik kekacauan data yang terjadi di tengah momen kebijakan strategis nasional. Rieke mempertanyakan apakah kekacauan ini sengaja dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menggoyahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Desak BPK Lakukan Audit Investigatif Anggaran BPS

Guna mengusut tuntas permasalahan ini, Rieke mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap BPS. Ia meminta transparansi penuh terkait penggunaan triliunan anggaran negara dari APBN yang disalurkan ke lembaga pustaka data tersebut.

Beberapa poin penekanan yang disampaikan Rieke meliputi:

• Audit Postur Anggaran: Membongkar alokasi penggunaan anggaran BPS secara menyeluruh.

• Pengusutan Penyimpangan: Mengusut potensi indikasi penyimpangan anggaran, termasuk dugaan penggunaan dana untuk peredaman isu di media dan media sosial.

• Pembentukan Tim Independen: Meminta Presiden membentuk tim independen untuk mengusut apakah kekacauan data murni kelalaian birokrasi atau ada unsur konspirasi.

Komitmen Mengawal Hak Warga Miskin

Rieke memastikan akan mempergunakan seluruh fungsi kewenangan legislatifnya di DPR RI untuk mengawal persoalan data BPS ini hingga tuntas.

“Saya tidak akan tinggal diam. Saya akan gunakan seluruh kewenangan DPR untuk memastikan keadilan bagi rakyat miskin yang tak pernah tercatat dengan benar. Harga mati: Data akurat untuk martabat rakyat!” pungkasnya. (Sumber:Suara.com)