Kasus Keracunan MBG Kembali Marak Usai Libur Sekolah, JPPI: Evaluasi Pemerintah Gagal Total!

1TULAH.COM-Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik usai aktivitas sekolah kembali berjalan pascalibur panjang. Berulangnya insiden ini memicu kritik tajam dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mempertanyakan efektivitas evaluasi pemerintah selama masa libur sekolah.

JPPI menilai, kembali maraknya kasus keracunan setelah libur sekolah menunjukkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan pemerintah belum menghasilkan perubahan nyata dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa evaluasi yang digembar-gemborkan pemerintah semestinya berdampak langsung pada perbaikan layanan dan jaminan keamanan pangan bagi para siswa.

“Kalau setelah libur panjang, setelah evaluasi, setelah dapur ditutup, kasus keracunan justru kembali marak, maka kita harus berani mengatakan evaluasinya gagal. Pemerintah jangan terus menjual kata ‘evaluasi’ sementara anak-anak terus masuk puskesmas dan rumah sakit. Evaluasi yang tidak mengubah tata kelola hanya menjadi ritual birokrasi setelah korban berjatuhan,” tegas Ubaid, Kamis (3/9/2026).

Lonjakan Korban Keracunan MBG Sepanjang 2026

Berdasarkan catatan yang dihimpun JPPI, angka korban keracunan akibat program MBG menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan sejak awal tahun.

• Januari – Agustus 2026: Total tercatat sebanyak 15.735 korban keracunan program MBG.

• Agustus 2026: Dalam kurun satu bulan saja, jumlah korban yang tercatat mencapai 3.079 orang.

Ubaid menekankan bahwa penanganan keracunan MBG tidak cukup hanya dengan tindakan administratif sementara, seperti sekadar menutup dapur atau melayangkan teguran tertulis kepada pengelola.

Kritikan Pedas Praktik “Guru Sebagai Detektor Racun”

Selain menyoroti kegagalan evaluasi, JPPI mengecam keras praktik di lapangan yang meminta para guru mencicipi makanan MBG terlebih dahulu sebelum didistribusikan kepada peserta didik. Ironisnya, beberapa pihak justru menyalahkan guru saat makanan basi lolos dan menyebabkan siswa keracunan.

Menurut JPPI, melimpahkan peran pengawasan keamanan pangan kepada guru adalah tindakan yang keliru dan tidak masuk akal secara prosedur teknis.

“Jangan jadikan lidah guru sebagai alat detektor racun. Guru bukan petugas laboratorium, bukan ahli keamanan pangan, dan bukan tameng bagi kegagalan SPPG. Kalau keamanan makanan bergantung pada guru mencicipi satu sendok sebelum makanan dibagikan, itu justru bukti bahwa sistem pengawasan MBG sangat rapuh,” tegas Ubaid.

Ia menjelaskan bahwa akar masalah MBG berada pada seluruh rantai keamanan pangan (food safety chain)—mulai dari proses pengolahan di dapur penyedia hingga tahap distribusi sampai ke tangan siswa.

Tuntutan JPPI: Hentikan Program MBG Secara Nasional

Melihat berulangnya kasus yang mengancam keselamatan para siswa, JPPI menyampaikan beberapa tuntutan tegas kepada pemerintah:

1. Moratorium Program MBG: Menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional sampai ada jaminan penuh atas keamanan pangan.

2. Hentikan Beban Guru: Menghentikan praktik menjadikan guru sebagai pencicip atau penguji makanan di sekolah.

3. Penegakan Hukum: Memproses secara hukum seluruh pihak yang terbukti lalai hingga menyebabkan siswa jatuh sakit dan harus dirawat. (Sumber:Suara.com)