Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun

1TULAH.COM-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tengah memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp2,4 triliun guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga di seluruh Indonesia.

Dari total kebutuhan ideal lembaga yang mencapai Rp4,7 triliun, BPOM hingga saat ini baru mengamankan tambahan pagu anggaran sebesar Rp509 miliar.

1. Tambahan Rp509 Miliar Khusus Pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa dana tambahan Rp509 miliar yang telah disetujui akan dialokasikan secara spesifik untuk mengawal dan mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) di tengah masyarakat.

“Kita anggaran yang diusulkan untuk dari pagu indikatif menjadi pagu anggaran. Dan kita bersyukur, Badan POM mendapat tambahan anggaran dari total yang kita minta yaitu mendapat tambahan Rp509 miliar,” ujar Taruna usai rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

2. Kebutuhan Ideal Anggaran BPOM Tembus Rp4,7 Triliun

Meski telah mendapat tambahan dana untuk program MBG, Taruna menegaskan bahwa BPOM masih membutuhkan suntikan dana operasional agar pengawasan obat dan makanan secara nasional dapat berjalan optimal. Angka Rp4,7 triliun dinilai sebagai perhitungan yang sangat rasional bagi jangkauan kerja BPOM.

• Pagu Masuk/Disetujui: Rp509 miliar (alokasi khusus program MBG).

• Usulan Kebutuhan Tambahan: Rp2,4 triliun (penyokong tupoksi utama).

• Total Kebutuhan Ideal: Rp4,7 triliun.

3. Refocusing Anggaran: Fokus Edukasi dan Mitigasi Risiko

Menindaklanjuti arahan dari Komisi IX DPR RI, BPOM berjanji memperkuat sisi pencegahan dalam pelaksanaan program MBG. Penajaman anggaran (refocusing) akan diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap keselamatan konsumen.

Fokus penajaman strategi pencegahan BPOM meliputi:

1. Surveilans intensif: Pengawasan berkala terhadap rantai pasok dan penyedia makanan.

2. Edukasi publik & penyedia: Pelatihan standar higienitas dan sanitasi pengolahan pangan.

3. Mitigasi risiko: Pemetaan awal potensi bahaya pencemaran untuk mencegah potensi KLB keracunan.

Deadline Penyesuaian Anggaran Sebelum 7 September

BPOM dan Komisi IX DPR RI telah sepakat untuk merampungkan seluruh proses revaluasi dan refocusing anggaran ini dalam waktu singkat.

“Ya, tentu kita akan dengarkan apa yang menjadi masukan dari Komisi 9 dan usulan tersebut itu diminta untuk refocusing-nya itu sebelum tanggal 7 September. Kami sudah sepakat untuk itu,” tegas Taruna. (Sumber:Suara.com)