Demokrat-PDI P Memanas, Masing-masing Kader Saling Serang Demi Pencitraan Partai

- Jurnalis

Kamis, 22 September 2022 - 08:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta dan Maluku di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih/suara.com]

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam pelantikan pengurus DPD Demokrat DKI Jakarta dan Maluku di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022). [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih/suara.com]

1TULAH.COM-Pertarungan politik menjelang Pemilu 2024, sepertinya sudah dimulai. Terutama yang melibatkan dua partai politik terbesar di negeri ini, Partai Demokrat dan PDI Perjuangan.

Dalam beberapa pekan ini, hubungan politik Demokrat dan PDI P memanas. Masing-masing kader, saling serang demi pencitraan partai politik dan regim pemerintahan.

Pertarungan kedua partai politik menjelang Pemilu 2024 ini, diawali geger pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono siap turun gunung di Pemilu 2024 berbuntut panjang, termasuk membuat kinerja Partai Demokrat selama memerintah kembali disorot.

Termasuk dari pengamat politik Boni Hargens yang mengklaim Indonesia seperti berlari di tempat selama 10 tahun diperintah SBY.

“Sepuluh tahun pemerintahan Pak SBY, Indonesia itu lari di tempat dan kita buang-buang umur,” kata Boni ketika hadir di Catatan Demokrasi di tvOne, Rabu (21/9/2022).

Pernyataan inilah yang dikomplain oleh politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, yang hadir di acara yang sama. Ia menilai pemerintahan SBY menunjukkan peningkatan yang nyata, tertuama dari segi nilai APBN.

“2004 ketika Pak SBY pemerintahan dari Ibu Mega, APBN kita itu cuma Rp 400 triliun,” tutur Jansen. “Di 2014, ketika Pak SBY turun, APBN kita sudah hampir Rp 2.000 triliun, Rp 1.800 sekian lah, artinya naik 4,5 sampai 5 kali lipat.”

Baca Juga :  Profil dan Sosok Aisyah Thisia Halijam: Istri Gubernur Kalteng yang Jadi Sorotan Publik Usai Video Catwalk Viral di Tengah Bencana Karhutla

“Karena itulah kemarin saya bilang, kalau bergerak di tempat, nggak mungkin lah Indonesia masuk G20 yang sekarang difestivalisasi oleh Pak Jokowi. Memang bisa Pak Jokowi menjadi Presiden G20 (kalau tidak ada landasan dari era SBY)?” sambung Jansen.

Pernyataannya ini tentu sejalan dengan yang pernah disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut pemerintahan Jokowi cuma gunting pita lantaran landasan pembangunan infrastruktur yang masif itu telah dilakukan sejak era pemerintahan SBY.

Karena itulah Jansen menolak bila era pemerintahan SBY dinilai jalan di tempat. Malah kemudian Jansen menantang Jokowi membuktikan pemerintahannya tak berjalan di tempat dengan memastikan Indonesia diwarisi APBN hingga beberapa kali lipat seperti yang dilakukan SBY di akhir periode.

“Kalau Pak SBY memberikan APBN kepada Pak Jokowi Rp 1.900 triliun, saya katakan kemarin 4 kali lipat, kalau nanti 2024 Pak Jokowi turun APBN bisa Rp 6.000 triliun, saya cium kaki Pak Jokowi!” tegas Jansen menambahkan.

Pernyataan ini jelas memicu beragam reaksi, termasuk dari politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu yang juga hadir di acara yang sama. “Bisa kita kembali ke topik? Kenapa jadi promosi pendapatan negara?” protes Adian.

Baca Juga :  Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

AHY menyindir pedas pemerintahan Jokowi yang dinilai “menjual” pembangunan infrastruktur masif. Pasalnya AHY berpendapat pembangunan itu terjadi dan selesai di era Jokowi setelah didahului dengan landasan yang kuat di era SBY.

“Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Ya kita nggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, ‘Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita’. Itu namanya claiming sesuatu yang .. ya kadang-kadang saya speechless juga mengatakannya,” ujar AHY ketika memberi pidato pengarahan di Rapimnas Demokrat 2022 di JCC Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Namun pendapat ini dikritik balik oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ade Irfan Pulungan. “Kalau pernyataan AHY seperti itu tentu juga dia harus refleksi diri lagi pada saat misalnya awal pemerintahan Pak SBY dia juga melanjutkan pemerintahan sebelumnya,” terang Ade.

“Emang harus seperti itu kan (melanjutkan), namanya juga pemerintahan Republik Indonesia, Presiden juga Presiden Republik Indonesia. Tentunya dia bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia,” lanjutnya. (Sumber:suara.com)

 

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Berita Terbaru