Mulai Oktober 2026, Penyaluran Bansos Berubah Total Pakai Teknologi Digital dan Biometrik

1TULAH.COM-Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan perombakan besar-besaran dalam sistem penyaluran bantuan sosial (bansos). Mulai pekan ketiga Oktober 2026, skema penyaluran bantuan konvensional akan beralih penuh ke skema digitalisasi berskala nasional.

Langkah strategis yang didorong atas arahan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk membenahi masalah mendasar bansos: salah sasaran, kebocoran dana, serta efisiensi anggaran negara yang diproyeksikan berpotensi menyelamatkan hingga Rp1.200 triliun.

Namun, transformasi dari sistem tunai ke platform serba digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan teknologi biometrik ini bukan tanpa tantangan besar.

Teknologi Biometrik dan Strategi Mencegah Bansos untuk Judi Online

Sistem penyaluran baru ini akan menyasar sekitar 50 juta masyarakat yang berada pada kategori desil 1 hingga 5. Menggunakan fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), sistem ini akan mengintegrasikan identitas digital penerima dengan data Dukcapil melalui verifikasi biometrik wajah.

Salah satu fokus utama dari digitalisasi bansos ini adalah mencegah penyalahgunaan dana bantuan untuk judi online (judol). Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan beberapa opsi dan mekanisme perlindungan baru:

1. Opsi Sistem Kupon Digital: Penggunaan dana bantuan akan dibatasi hanya untuk kebutuhan esensial seperti pembelian beras, pembayaran listrik, dan pembelian BBM.

2. Prioritas Penerima kepada Ibu: Pemerintah berencana mengutamakan ibu/kepala keluarga perempuan sebagai penerima utama bantuan, karena dinilai lebih akuntabel dalam mengelola anggaran rumah tangga.

3. Mekanisme Sanggah Mandiri Berbasis AI: Bagi warga yang merasa berhak namun belum terdaftar, pemerintah menyiapkan portal pengecekan NIK mandiri lengkap dengan fitur sanggah yang didukung teknologi AI.

Ancaman Rekening Pasif dan Akses Tunai di Pedesaan

Meski pendaftaran akan mendorong masyarakat membuka rekening di bank-bank Himbara (seperti BRI dan BSI), masuknya dana ke rekening digital belum sepenuhnya menyelesaikan masalah di lapangan.

1. Masalah Rekening ‘Tidur’ (Dormant)

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengingatkan adanya risiko rekening pasif. Sebagai catatan, pada Agustus 2025 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan dana bansos sebesar Rp2,1 triliun mengendap di lebih dari 10 juta rekening yang tidak tersentuh, sehingga dana tersebut akhirnya harus ditarik kembali oleh kas negara.

2. Tantangan Infrastruktur dan Penyesuaian Desil

Di wilayah pedesaan, keterbatasan infrastruktur fisik menjadi hambatan utama. Masyarakat tetap membutuhkan titik layanan fisik untuk mencairkan atau menggunakan saldo digital mereka.

Untuk mengatasi persoalan ini, Kementerian Sosial menyimulasikan penyaluran melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang terhubung langsung dengan agen perbankan seperti BRILink dan Agen BNI.

Menanggapi kerumitan penentuan desil penerima akibat perubahan kondisi ekonomi warga, Luhut optimis tantangan tersebut dapat ditekan hingga tuntas menjelang pelaksanaan penuh pada Oktober mendatang.

Catatan dan Kritikan Akademisi: Tata Kelola Data Lebih Utama dibanding Sekadar Aplikasi

Di atas kertas, efisiensi waktu verifikasi kelayakan penerima diklaim memangkas waktu dari 75–200 hari menjadi hanya 1 menit hingga 6 jam.

Kendati demikian, Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Ulung Pribadi, memberikan alarm kritis. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada penyediaan aplikasi, melainkan pada ego sektoral dan fragmentasi data kementerian/lembaga.

Ia menyoroti bahwa dalam proyek percontohan sebelumnya, baru sekitar 8 persen (1 juta keluarga) yang berhasil terdaftar dari target 12,5 juta keluarga di 43 kabupaten/kota.

3 Solusi Krusial Perbaikan Tata Kelola Data Bansos

Untuk memastikan digitalisasi tidak mengorbankan masyarakat miskin, Ulung merekomendasikan tiga langkah perbaikan mendasar:

• Penerapan Prinsip Once-Only Data: Warga hanya perlu mendaftarkan data mereka satu kali untuk dapat digunakan secara bersama oleh seluruh instansi pemerintah.

• Penunjukan Penanggung Jawab Tunggal: Harus ada satu lembaga utama yang memegang kendali penuh atas data bansos untuk menghindari praktik lempar tanggung jawab saat terjadi eror atau data ganda.

• Mekanisme Koreksi Cepat (Maksimal 7 Hari): Kanal pengaduan harus transparan dan memiliki batas waktu penyelesaian cepat (maksimal 7 hari kerja), agar warga yang berhak tidak kehilangan haknya hanya karena kesalahan teknis sistem.

Kecepatan birokrasi digital harus berjalan beriringan dengan akurasi dan rasa keadilan, sehingga bansos benar-benar sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan. (Sumber:Suara.com)