Aturan Baru Menkomdigi Larang Kuota Hangus Diprotes, Dinilai Tak Sesuai Putusan MK

1TULAH.COM-Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota pada 28 Agustus 2026. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Namun, aturan baru ini memicu kontroversi. Sejumlah pakar, lembaga perlindungan konsumen, hingga pelaku industri menilai SE tersebut justru melenceng dari esensi putusan MK yang sebenarnya.

Isi SE Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026

Dalam SE tersebut, Kemkomdigi mewajibkan penyedia jasa telekomunikasi (operator seluler) untuk memberikan perlindungan atas sisa kuota internet pelanggan. Poin-poin utama regulasi ini meliputi:

• Variasi Layanan: Operator wajib menyediakan pilihan paket yang fleksibel, seperti akumulasi kuota (rollover), tanpa akumulasi (non-rollover), perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana (refund).

• Transparansi Informasi: Operator harus memberikan edukasi dan informasi transparan mengenai harga, volume kuota, masa berlaku, syarat pemakaian wajar, dan status sisa kuota.

• Larangan Kuota Hangus: Operator dilarang keras menghilangkan sisa kuota yang telah dibayar atau mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid.

Mengapa SE Menkomdigi Dinilai Melenceng dari Putusan MK?

Letak persoalan utama berada pada klausul larangan total skema kuota hangus. Para pakar menegaskan bahwa MK tidak pernah melarang paket non-rollover atau memerintahkan agar seluruh kuota tidak boleh hangus secara otomatis.

1. MK Mewajibkan “Pilihan Paket”, Bukan Seragam

Direktur Eksekutif Catalyst Policy Works, Wahyudi Djafar, menuturkan bahwa tidak ada frasa “kuota tidak boleh hangus” di dalam putusan MK. Putusan MK sejatinya hanya mewajibkan operator menyediakan ragam pilihan paket yang adil sesuai kebutuhan konsumen.

“Frasa yang berkaitan dengan kuota tidak boleh hangus sebenarnya tidak ada di dalam putusan MK… Pada dasarnya kewajiban operator adalah memberikan pilihan. Kalau konsumen menginginkan agar kuotanya tidak hangus, dia bisa memilih opsi rollover,” jelas Wahyudi.

2. Perlindungan Konsumen Tanpa Mematikan Pilihan

Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (BPKN), Heru Sutadi, menyampaikan hal senada.

“MK memang tidak memerintahkan seluruh paket harus otomatis rollover, tetapi mewajibkan adanya pilihan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Ini penting agar kepentingan konsumen dan keberlanjutan industri dapat berjalan bersama,” ujar Heru.

Respon Industri Telekomunikasi

Pelaku industri telekomunikasi menekankan bahwa perlindungan terhadap hak konsumen tidak harus mematikan model bisnis non-rollover, melainkan bisa diakomodasi melalui berbagai mekanisme teknis.

Direktur dan Chief Regulatory Officer XLSMART, Merza Fachys, menjelaskan beberapa alternatif bentuk perlindungan sisa kuota yang tetap sesuai dengan prinsip keadilan tanpa membebankan industri:

Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2025 sejatinya mengamanatkan ketersediaan keberagaman pilihan paket (baik rollover maupun non-rollover) agar masyarakat bisa memilih layanan yang sesuai dengan pola konsumsi mereka.

Langkah Kemkomdigi yang melarang total skema kuota hangus lewat SE Menkomdigi No. 4/2026 dinilai melampaui tafsir hukum MK, yang berpotensi berdampak pada penyesuaian harga dan keseimbangan ekosistem industri telekomunikasi ke depan. (Sumber:Suara.com)