Uang Rakyat untuk Manfaat, Bukan Laba

Oleh : Fahmi R Kubra

Bayangkan seorang petani di pelosok desa. Dia menatap nanar hasil panen pisangnya. Produk itu membusuk di pinggir sungai. Di seberang sungai, pasar kecamatan riuh berdenyut. Pembeli siap menampung hasil buminya dengan harga tinggi. Namun, jembatan tidak ada.

Jarak selemparan batu itu berubah menjadi jebakan. Petani harus memutar arah hingga dua jam perjalanan. Pilihan lainnya adalah bertaruh nyawa menyeberangi derasnya arus menggunakan sampan. Pilihan lainnya naik ketinting. Ongkosnya mahal. Margin keuntungan pun terkuras habis.

Bagi sang petani, jembatan bukan sekadar deretan beton. Ini bukan sekadar bentangan baja. Jembatan adalah penyambung urat nadi kehidupan. Infrastruktur ini memotong biaya logistik yang mencekik. Jembatan menentukan apakah malam ini keluarganya bisa makan dengan layak atau tidak.

Namun, drama dimulai di meja bundar perencanaan daerah. Saat usulan jembatan dibawa, obrolan sering kali bergeser menjadi sangat dingin. Ada yang bertanya: “Apakah jembatan ini menghasilkan pemasukan langsung bagi kas daerah?” Yang lain menimpali: “Anggaran kita sedang cekak, proyek ini tidak menghasilkan untung.”

Di sinilah kita perlu meluruskan logika yang bengkok. Pemerintah daerah bukan pedagang. Mereka tidak dibentuk untuk berburu omset. Pemerintah ada untuk mengurus hajat hidup orang banyak. Titik!

APBD Bukan Ladang Bisnis

Dalam hukum keuangan negara, batas antara logika birokrasi dan logika korporasi sudah dikunci mati. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) adalah tamengnya. Pasal ini menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat wajib dikelola dengan memprioritaskan “asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”

Artinya apa? Indikator kesuksesan APBD tidak diukur dari laporan laba-rugi. Pemerintah daerah dilarang keras menahan pembangunan fasilitas umum hanya karena wilayah tersebut tidak menghasilkan uang tunai bagi kas daerah.

Keuntungan yang dikejar pemerintah adalah Public Benefit (manfaat publik), bukan Corporate Profit (laba perusahaan). Ketika jembatan dibangun, keuntungan itu langsung kembali ke rakyat. Wujudnya berupa kelancaran rantai pasok, stabilnya harga bahan pokok, dan bergairahnya ekonomi di tingkat tapak.

Realistis di Tengah Badai Fiskal

Kita tentu harus menapak bumi. Menuntut pembangunan ugal-ugalan tanpa melihat kantong belanja daerah adalah tindakan naif. Apalagi, ruang fiskal daerah kita sedang dihantam badai besar. Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minerba merosot tajam hingga lebih dari 71%. Dari masa kejayaan di angka Rp1,7 triliun, kini anggaran itu menyusut drastis tersisa sekitar Rp490 miliar saja. Pemerintah daerah dipaksa memutar otak.

Namun, krisis fiskal ini bukan alasan untuk memarkir proyek jembatan rakyat. Justru di sinilah ujian moral kepemimpinan terjadi. Prinsip Value for Money harus diterapkan secara disiplin.

Dalam teori keuangan kontemporer yang digagas Mark H. Moore (2013) melalui konsep Public Value Creation, pemerintah wajib melakukan “kanibalisme anggaran” yang sehat saat modal terbatas. Hapus program-program seremonial yang tidak penting. Pangkas perjalanan dinas yang kosmetik. Lalu, konsentrasikan sisa anggaran yang ada untuk menyelamatkan program benteng: konektivitas wilayah di tingkat tapak.

Jika jembatan ditunda dengan dalih penghematan, dampaknya akan jauh lebih mahal di masa depan. Kemiskinan struktural akan meluas. Biaya logistik kian melambung. Ketimpangan antar-wilayah akan semakin menganga.

Jembatan Sebagai Benteng Ekonomi Rakyat

Saat sektor tambang sedang lesu, ekonomi akar rumput adalah sekoci penyelamat. Petani, pekebun, dan UMKM harus kita jaga. Pembangunan jembatan ini telah memenuhi semua syarat mutlak akuntabilitas publik. Ia penting bagi hajat hidup orang banyak. Ia mendesak demi menyelamatkan rantai pasok lokal dari kelumpuhan. Terakhir, ia wajib ada dananya melalui skala prioritas belanja yang ketat.

Mengucurkan anggaran untuk jembatan berarti kita sedang mempraktikkan fungsi distribusi anggaran yang adil. Satu rupiah yang dikeluarkan untuk beton jembatan hari ini, akan menjelma menjadi ribuan transaksi ekonomi warga yang lancar di hari esok.

Keterbatasan APBD adalah realitas. Namun, keberpihakan pada nasib rakyat di tingkat tapak adalah pilihan moral. Di atas bentang lantai jembatan itulah, masa depan dan kedaulatan ekonomi masyarakat kita pertaruhkan. Jangan biarkan ia roboh sebelum sempat dibangun hanya karena hitung-hitungan laba sepihak. Wallahu a’lam bish-shawab…