Mengenal Oligarki dan Cara Kerjanya

oleh

Fahmi R Kubra

Semangat pagi dari realitas yang bising! Sembari menyeruput kopi hitam kental yang pahitnya masih kalah jauh dibanding janji-janji politik, mari kita mengobrol santai tentang “binatang” yang sering sekali disebut-sebut di media sosial tapi jarang dipahami bentuk aslinya. Nama rumpunnya: Oligarki.

Binatang Apakah Oligark dan Oligarki Itu?

Mari kita luruskan dulu kekacauan istilah ini agar tidak memalukan saat berdebat di X (Twitter), FB, Instagram atau kolom komentar TikTok. Sederhananya, oligark itu manusianya (pelakunya), sedangkan oligarki adalah sistem atau cara kerjanya.

Oligark bukan sekadar orang kaya baru (crazy rich) yang hobi pamer kemewahan di Instagram. Mereka adalah jenis mamalia ekonomi yang memiliki kapital raksasa, dan yang paling krusial: menggunakan kekayaan tersebut untuk mengintervensi, mengendalikan, dan mendikte kebijakan politik demi mengamankan hartanya. Jadi, kalau Anda kaya raya tapi tidak punya daya untuk menyetir undang-undang atau mendikte pasal, Anda hanyalah warga makmur biasa — bukan seorang oligark.

Dari Athena Kuno Hingga Meja Lobi Modern

Spesies ini bukan barang baru hasil rekayasa genetika pasca-reformasi. Istilah ini sudah dirumuskan ribuan tahun lalu oleh sang filsuf janggut putih, Aristoteles, dalam bukunya yang monumental, Politics (sekitar 350 SM).

Aristoteles memetakan oligarki sebagai bentuk penyimpangan pemerintahan. Sebuah kondisi di mana kekuasaan tidak lagi dipegang oleh orang-orang terbaik demi kebaikan bersama (aristokrasi), melainkan dikangkangi oleh segelintir orang kaya demi syahwat kelompok mereka sendiri. Tujuannya abadi dan tak pernah berubah sejak zaman kuno: akumulasi kekuasaan demi proteksi kekayaan material.

Tiga Jurus Sakti “Wealth Defense” di Dunia Nyata

Bagaimana mereka bekerja di era modern? Profesor ilmu politik Jeffrey A. Winters memberikan jawaban taktis dalam bukunya, Oligarchy (2011). Winters menjelaskan bahwa motor penggerak utama oligarki adalah Wealth Defense (pertahanan kekayaan). Mereka bergerak serentak di tiga lini utama:

1. Pertahanan dari Jangkauan Penegak Hukum: Membangun jaringan kekuasaan, mengaburkan jejak transaksi, dan menggunakan celah hukum agar bebas dari ancaman penindakan.
2. Pertahanan dari Pembayar Pajak: Menggunakan segala cara untuk menghindari pajak, memburu subsidi/insentif, dan membebankan biaya sosial-lingkungan (eksternalitas) kepada publik.
3. Pertahanan dari Sesama Oligarki Lainnya: Menjaga dominasi pasar dan membentuk kartel atau aliansi tertutup guna mencegah masuknya pesaing baru.

Di sinilah teori Winters bertemu dengan realitas kita yang pahit. Mengapa peraturan yang lahir dari rahim DPR dan pemerintah hampir selalu absen dari semangat berpihak pada rakyat miskin, dan justru tampil sangat memanjakan kelompok kaya. Jawabannya sederhana: investasi politik!

Para penguasa dan politisi membutuhkan ongkos elektoral yang ugal-ugalan untuk sampai ke kursi jabatan. Karena kantong mereka sendiri tak cukup tebal, para oligark datang sebagai juru selamat finansial. Begitu duduk di kursi kekuasaan, para pejabat ini langsung terjebak dalam misi bertahan hidup: mengamankan posisi, mempertebal kekayaan pribadi, dan yang paling utama, melunasi “utang budi” serta utang kapital kepada para pemodal.

Maka jangan heran jika lini pertama Wealth Defense — yaitu bertahan dari penegak hukum — menjadi alasan utama mengapa RUU Perampasan Aset Koruptor selalu masuk angin, mandek, dan dijadikan bola pingpong antara pemerintah dan parlemen selama bertahun-tahun. Mereka tentu tidak akan sebodoh itu mengetuk palu untuk sebuah regulasi yang berpotensi memenggal leher finansial mereka sendiri dan para sekutunya. Regulasi akhirnya tidak dibuat untuk melayani publik, melainkan menjelma menjadi lembar-lembar tanda terima pelunasan utang kepada oligarki penopangnya.

Kalkulasi Rasional dan Matinya Romantisme Politik

Sering kali publik terjebak dalam romantisme naif. Menganggap penguasa atau anggota dewan sebagai “pelayan suci” masyarakat yang terjaga dari dosa. Ini delusi yang sangat berbahaya. Di sinilah pentingnya kita membedah isi kepala mereka menggunakan kacamata Public Choice Theory yang digagas oleh James M. Buchanan dan Gordon Tullock dalam kitab klasik mereka, The Calculus of Consent (1962).

Buchanan membongkar bahwa aktor politik di tingkat manapun pada dasarnya adalah individu rasional yang egois. Mereka beroperasi persis seperti pelaku pasar: memaksimalkan kepentingan pribadi dalam kerangka institusi demi berburu rente (rent-seeking). Sifat dasar mereka murni Machiavellian dalam The Prince (1513). Penguasa dan DPR itu sangat paham kredo kuno: “Janji yang diberikan adalah kebutuhan masa lalu, sementara ingkar janji adalah kebutuhan masa kini.”

Pola pembajakan ini dipertegas oleh Vedi R. Hadiz dalam Reorganising Power in Indonesia (2004) dan Didik J. Rachbini dalam Ekonomi Politik & Teori Pilihan Publik di Indonesia (2002). Institusi demokrasi sengaja ditata ulang bukan untuk menyejahterakan rakyat, melainkan agar proses akumulasi kekayaan kelompok pemburu rente ini berjalan legal dan sah secara konstitusi.

Bangun dari Tidur, Matikan Drama Romantis!

Sudah saatnya kita melek dan bangun dari tidur panjang yang dipenuhi mimpi-mimpi indah tentang sosok pemimpin mesias yang sempurna. Hidup kita hari ini dikelilingi oleh kalkulasi oligarki yang dingin, bukan naskah drama romantis Cina (Dracin) atau drama Korea (Drakor) yang penuh keajaiban, kebetulan manis, dan air mata kebahagiaan. Di dunia nyata, tidak akan ada pangeran kaya raya atau pejabat tampan yang tiba-tiba turun dari langit hanya untuk menyelamatkan ekonomi domestik atau masa depan Anda.

Pilihan kita hari ini hanya dua: tetap tidur lalu pasrah menjadi bahan bakar bagi mesin pertahanan kekayaan mereka, atau bangun, bersikap skeptis yang sehat, dan menuntut transparansi total. Selamat melanjutkan sisa kopi Anda. Tetap waras, karena realitas tidak menyediakan tombol skip seperti di platform streaming video favorit Anda! Wallahu a’lam bish-shawab.(*)