Program MBG Pakai Bahan Baku Lokal: DPRD Kalteng Dukung SPPG Belanja di Koperasi Desa Merah Putih

1TULAH.COM-Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib membeli bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini dirancang agar program prioritas pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa.

Dukungan penuh terhadap kebijakan tersebut datang dari Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono. Menurutnya, keterlibatan KDMP dalam menyuplai bahan baku dapur MBG akan menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan bagi para pelaku usaha kecil.

Siklus Ekonomi Berkelanjutan untuk Petani dan Peternak Desa

Purdiono menilai bahwa keterlibatan koperasi sebagai pemasok utama SPPG memberikan kepastian pasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat kecil, khususnya yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Kebutuhan harian dapur SPPG terbilang sangat beragam dan berskala besar, mulai dari:

• Komoditas Pangan Utama: Beras, minyak goreng, dan gas elpiji.

• Hasil Tani & Ternak: Ikan segar, daging, telur, serta sayur-mayur.

“Kalau saya sih sepakat saja karena itu kan ada roda, ada siklus tersebut. Tentu saja tidak hanya bahan itu, koperasi ini kan maunya melindungi masyarakat kecil. Masyarakat kecil ini kan punya usaha, kemudian pasarnya jelas,” ujar Purdiono, Rabu (19/8/2026).

Pentingnya Intervensi Pemerintah Memperkuat Koperasi

Selama ini, kendala utama para pelaku usaha mikro di desa adalah masalah kepastian pemasaran dan tingginya biaya produksi. Purdiono mencontohkan peternak ayam petelur yang sering kali kesulitan bersaing akibat tingginya harga pakan dan minimnya jaminan penyerapan hasil panen.

Agar KDMP mampu menjalankan peran strategis ini secara optimal, ia menekankan pentingnya hadirnya intervensi nyata dari pemerintah. Koperasi desa dinilai sulit berkembang jika dibiarkan bertarung secara bebas di pasar terbuka tanpa perlindungan regulasi.

• Kepastian Pasar: Menjamin hasil panen warga desa terserap oleh dapur MBG.

• Perlindungan Usaha: Memberikan ruang tumbuh bagi koperasi agar tidak kalah saing dengan ritel modern ritel besar.

• Penguatan Kapasitas: Mengintervensi kelembagaan KDMP agar mampu menampung dan mendistribusikan logistik pangan secara profesional.

“Karena kalau koperasi ini bersaing dengan Indomaret, Alfamart, jelas kalah. Makanya perlu intervensi pemerintah di situ. Intinya saya sangat sepakat dapur SPPG belanja di KDMP,” tegas Purdiono.

Dengan diterapkannya skema belanja terpusat via koperasi desa ini, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kalimantan Tengah. (Ingkit)