Kabut Asap Kalteng Makin Pekat, DPRD Minta Dana Darurat Segera Dicairkan!

1TULAH.COM-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kini mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dari total 1.487 titik api (hotspot) yang mengepung Pulau Kalimantan, sebanyak 767 titik terdeteksi berada di wilayah Kalteng. Menanggapi situasi krusial ini, DPRD Kalteng mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera mengamankan alokasi dana penanggulangan bencana dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.

Kabut Asap Makin Pekat, Mitigasi Terpadu Sangat Mendesak

Dampak dari tingginya angka hotspot mulai dirasakan langsung oleh masyarakat. Kabut asap pekat memicu penurunan jarak pandang di sejumlah wilayah, yang berpotensi mengganggu jalur transportasi, mobilitas warga, hingga memicu lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan (ISPA).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menegaskan bahwa Kalteng—sebagai penyumbang lebih dari separuh jumlah titik api di Kalimantan—harus mengambil langkah antisipatif dan terkoordinasi secara matang.

“Ini tentu sangat berbahaya dan perlu upaya-upaya serius. Kalteng sebagai penyumbang angka karhutla terbesar harus memiliki mitigasi bencana yang terencana, sistematis, dan terpadu,” tegas Freddy Ering.

Fokus KUPA-PPAS 2026: Amankan Pos Belanja Tidak Terduga

Meski dukungan pemerintah pusat berupa penyediaan sarana dan dana operasional tetap dinantikan, Pemprov Kalteng diminta tidak tergantung sepenuhnya pada bantuan luar. Komitmen pemerintah daerah wajib dibuktikan melalui kesiapan anggaran penanganan darurat yang memadai.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran–Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD Perubahan 2026. Freddy meminta eksekutif dan legislatif menjaga pos anggaran berikut agar tidak terpangkas secara signifikan:

• Belanja Tidak Terduga (BTT): Alokasi dana darurat bencana yang sewaktu-waktu dapat dipencairkan.

• Anggaran SKPD Terkait: Alokasi operasional teknis untuk dinas pendukung penanggulangan bencana.

• Target Pagu Anggaran: Diharapkan tetap menjaga kestabilan besaran anggaran mendekati pagu APBD murni 2026, yakni sekitar Rp70 miliar.

Optimalisasi Pemadaman di Lapangan

Kepastian ketersediaan dana menjadi kunci agar respons tim gabungan di lapangan tidak terkendala masalah birokrasi logistik maupun operational budget. Dengan anggaran yang proporsional, eksekusi pemadaman titik api serta penanganan dampak asap dapat berlangsung cepat, presisi, dan maksimal sebelum dampaknya kian membahayakan kesehatan serta perekonomian masyarakat luas. (Ingkit)