DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan Kas Daerah (Kasda). Sorotan ini mengemuka saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng menilai bahwa penguatan tata kelola arus kas (cash flow) sangat krusial. Langkah ini penting dilakukan agar pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah tidak mengalami hambatan dan penggunaan anggaran tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Banggar DPRD Kalteng Pertanyakan Strategi Likuiditas Pemprov

Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa efisiensi pengelolaan kas menjadi salah satu poin krusial yang dibahas secara mendalam bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kalteng.

“Banggar meminta penjelasan mengenai kebijakan pengelolaan kas daerah, mekanisme pengendalian arus kas, strategi menjaga likuiditas pemerintah daerah, serta langkah-langkah yang akan dilakukan agar penggunaan sementara dana yang telah memiliki peruntukan khusus tidak kembali terjadi,” ujar Sudarsono.

Sorotan mendalam ini didasari atas pertimbangan bahwa manajemen kasda berbanding lurus dengan kelancaran realisasi program kerja pemerintah. Arus kas yang terencana dengan baik dipastikan mampu:

• Mendukung ketepatan pembayaran kewajiban daerah.

• Menjaga stabilitas pelaksanaan kegiatan operasional.

• Memastikan program pembangunan prioritas selesai tepat waktu.

Rekomendasi Banggar: Perkuat Pengendalian Internal dan Manajemen Kas

Guna mengantisipasi kendala pembiayaan di masa mendatang, Banggar DPRD Kalteng menyerahkan sejumlah rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalteng. Fokus utamanya mencakup penyempurnaan proyeksi arus kas, sinkronisasi penerimaan dan pengeluaran, serta ketatnya pengendalian likuiditas.

“Penguatan manajemen kas harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan APBD. Perencanaan yang matang akan meminimalkan kendala pembiayaan program dan meningkatkan kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah,” tegas Sudarsono.

Dorong Koordinasi Antarperangkat Daerah demi Transparansi

Selain aspek teknis perbankan dan likuiditas, pengawasan internal juga menjadi perhatian prioritas. Anggota DPRD Kalteng, Riska, menambahkan bahwa peningkatan koordinasi antarperangkat daerah (OPD) sangat mendesak dilakukan agar pengelolaan anggaran berlangsung efektif dan akuntabel.

Menurutnya, sistem pengendalian internal yang solid berfungsi sebagai benteng pencegah potensi masalah finansial yang dapat mengganggu kinerja keuangan daerah secara keseluruhan.

“Seluruh catatan yang disampaikan Banggar diharapkan menjadi bahan evaluasi sehingga pengelolaan kas daerah semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan,” kunci Riska. (Ingkit)