Polemik Program Makan Bergizi Gratis: Antara Kegembiraan Bocah SD dan Gugatan Mahasiswa

1TULAH.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini tengah berada di pusaran badai polemik. Sebagian warganet aktif memperdebatkan efektivitas anggaran, transparansi tata kelola, hingga mendesak adanya evaluasi total secara internal. Tensi perdebatan ini kian memanas setelah gelombang aksi demonstrasi mahasiswa pecah, menuntut agar program MBG dihentikan sementara waktu.

Pertanyaan besar pun mencuat ke ruang publik: Apakah program MBG ini harus dihentikan atau tetap dilanjutkan?

Di tengah bergulirnya kontroversi, media sosial diramaikan oleh video-video yang secara tidak langsung menggiring opini publik untuk mendukung keberlanjutan program ini. Salah satunya adalah unggahan akun Instagram @sppg_karyapadarincangbersinar, yang menampilkan testimoni polos dari siswa Sekolah Dasar (SD).

“MBG teh gak boleh berhenti, kita masih butuh MBG.” “Pak Presiden, MBG-nya jangan diberhentiin, lanjutkan!” “Enak gak MBG-nya? Enak!” “Aku akan selalu menyayangi Pak Presiden selama-lamanya, lopyu.”

Video yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini sebenarnya sah-sah saja sebagai bentuk legitimasi program atau etalase testimoni nyata dari lapangan. Namun, bagi masyarakat yang kritis, video ini justru memicu desakan transparansi. Sebab, realita di lapangan menunjukkan masih banyak kendala teknis yang jauh dari kata sempurna.

Dunia Anak SD: Sebatas Bermain, Makan, dan Kepuasan Konkret

Jika kita kembali ke masa kanak-kanak, respons para siswa SD tersebut sangat bisa dimaklumi. Siapa yang tidak senang bisa makan siang bersama teman-teman di kelas tanpa membuat orang tua repot menyiapkan bekal, ditambah lagi dengan menu yang bervariasi setiap harinya? Bagi anak SD, tidak ada alasan untuk menolak program ini.

Secara psikologi perkembangan, pola pikir ini sama sekali tidak salah. Fase perkembangan kognitif anak usia SD belum mencapai tahap untuk memahami konsep abstrak dan sistematis. Ketika makanan tersaji di meja, mereka hanya melihat realitas konkret yang memberikan kepuasan instan: rasa yang enak dan perut yang kenyang.

Anak-anak belum mampu menjangkau konsep makro seperti:

• Alokasi anggaran negara yang bernilai fantastis.

• Proses tender vendor dan transparansi pengadaan.

• Manajemen logistik dan tata kelola distribusi pangan.

Oleh karena itu, testimoni anak SD tidak bisa dijadikan indikator utama untuk menentukan apakah sebuah kebijakan negara layak dipertahankan atau tidak. Suara mereka murni merupakan evaluasi sensorik terhadap rasa makanan, bukan validasi terhadap kesehatan manajemen birokrasi.

MBG Dinikmati Bocah, tapi Digugat oleh Mahasiswa

Kontras pandangan ini terekam jelas dalam sebuah momen unik yang viral di media sosial. Melalui unggahan akun Instagram @infombg yang mengutip siaran langsung kanal YouTube Niceguymo, terlihat momen saat sekelompok anak-anak mendekati sang YouTuber, Muhammad Jannah, untuk meminta foto di tengah lokasi demonstrasi.

Ketika ditanya apa tujuan mereka berada di sana, salah satu anak menjawab polos bahwa mereka datang untuk menonton demonstrasi agar program MBG tidak dihentikan. Kontras dengan anak-anak tersebut, perwakilan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) yang berada di lokasi yang sama justru menyuarakan tuntutan sebaliknya: evaluasi total dan penghentian sementara.

Perbedaan tajam ini adalah konsekuensi logis dari perbedaan ruang pandang dan kedalaman berpikir:

Jalan Tengah Bagi Keberlanjutan MBG

Perbedaan respons antara anak SD dan mahasiswa membuktikan bahwa sebuah kebijakan publik selalu memiliki dua dimensi penilaan. Di satu sisi, ada kenyamanan instan yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat di lapangan. Di sisi lain, ada urgensi ketepatan sistem yang harus dikawal demi keberlanjutan fiskal dan tata kelola negara.

Menutup mata dari jeritan teknis di lapangan dan hanya berlindung di balik video testimoni anak-anak adalah langkah yang naif. Namun, menghentikan total program yang memberikan dampak gizi langsung bagi anak-anak juga bukan solusi bijak.

Langkah terbaik yang dinantikan publik saat ini adalah akuntabilitas: pemerintah harus berani melakukan evaluasi total secara transparan pada lini anggaran dan logistik agar program ini tidak menjadi bom waktu di masa depan. (Sumber:Suara.com)