Gubernur Agustiar Sabran Tegaskan Aspirasi Desa Jadi Prioritas, Infrastruktur dan KHBS Jadi Fokus Pemprov Kalteng

1TULAH.COM, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan pemerintah desa dan kelurahan.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan, mempercepat pemerataan infrastruktur, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Hal tersebut disampaikan Agustiar Sabran saat menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di GOR Serbaguna Indoor Palangka Raya, Jumat (7 Agustus 2026).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai aspirasi, masukan, dan dukungan yang disampaikan para kepala desa, lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta masyarakat.

Menurut Agustiar, seluruh aspirasi yang disampaikan secara terbuka dan konstruktif akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pemerintah pusat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas seluruh aspirasi, masukan, dan dukungan dari para Kepala Desa, Lurah, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, serta masyarakat yang telah disampaikan secara terbuka dan konstruktif. Seluruh aspirasi tersebut akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun Pemerintah Pusat melalui koordinasi lintas instansi,” ujar Agustiar.

Salah satu perhatian utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa.

Gubernur menegaskan bahwa peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan, serta konektivitas antarwilayah tetap menjadi prioritas. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, akses pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.

Pemprov Kalteng juga akan mengevaluasi aktivitas angkutan batu bara yang melintasi jalan umum bersama instansi terkait.

“Pemanfaatan jalan umum oleh angkutan batu bara akan terus kami evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan agar tidak merusak infrastruktur dan tetap mengedepankan keselamatan serta kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Selain infrastruktur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga berupaya menyelesaikan persoalan kawasan hutan yang selama ini menjadi salah satu kendala dalam memberikan kepastian hukum atas lahan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur desa juga akan diperkuat melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan akuntabel.

Dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat, Agustiar menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data yang akurat diperlukan agar berbagai program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pemprov Kalteng juga akan memperluas sosialisasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) serta layanan Lapor Pak Gub hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Pemerintah Provinsi akan terus memperbaiki pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar seluruh bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” katanya.

Gubernur juga mengajak kepala desa, lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan aparat keamanan untuk memperkuat upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

Menurutnya, kolaborasi seluruh elemen masyarakat sangat penting untuk melindungi generasi muda Kalimantan Tengah dari ancaman narkotika.

Agustiar secara khusus meminta dukungan pemerintah desa dalam menyukseskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera.

Pemerintah desa diharapkan berperan aktif dalam proses pendataan, verifikasi, hingga pengawasan agar program tersebut berlangsung transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata.

“Saya mengharapkan dukungan penuh dari Bapak dan Ibu Lurah serta Kepala Desa dalam menyukseskan Program Kartu Huma Betang Sejahtera di wilayah masing-masing. Peran aktif pemerintah desa sangat penting agar program ini tepat sasaran, tepat manfaat, transparan, dan benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak,” ungkapnya.

Mengakhiri arahannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintahan mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan untuk memperkuat kolaborasi bersama dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, kepala desa dan lurah memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam memastikan berbagai program pembangunan benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat.

“Saya mengajak seluruh Lurah serta Kepala Desa untuk terus menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam melayani masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, bekerja dengan hati, menjaga persatuan, dan memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bersama, kita wujudkan Kalimantan Tengah yang semakin maju, semakin berkah, dan semakin sejahtera,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, para asisten dan staf ahli Gubernur, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta para kepala desa dan lurah dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri