UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

- Jurnalis

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman (Suara.com/Dea)

Koordinator Masyarakat Antikorupsi (MAKI) Boyamin Saiman (Suara.com/Dea)

1TULAH.COM-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melontarkan kritik keras terhadap substansi UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurutnya, undang-undang tersebut kehilangan roh utamanya karena tidak menonjolkan mekanisme pembuktian terbalik serta mengabaikan pembatasan transaksi uang kartal.

Kritik ini mencuat pada Jumat (20/11/2026), tepat sehari setelah Ketua DPR RI Puan Maharani mengetok palu pengesahan beleid tersebut dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sorotan MAKI: Hilangnya “Dua Nyawa” UU Perampasan Aset

Boyamin menilai terdapat celah lebar antara ekspektasi publik terhadap pemulihan aset hasil kejahatan dengan isi regulasi yang justru terasa kaku (rigid). Dalam dialog bersama Pro 3 RRI, ia menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi sangat bergantung pada dua instrumen krusial.

“Saya masih kecewa sih, karena rohnya perampasan aset itu kan di pembuktian terbalik. Nah, itu belum terlalu menonjol. Kalau nyawa pertama pembuktian balik, nyawa kedua Undang-Undang Perampasan Aset adalah membatasi penarikan uang kartal,” ujar Boyamin Saiman, Jumat (20/11/2026).

Menurut Boyamin, mekanisme pembuktian terbalik (illicit enrichment) justru memberikan ruang keadilan bagi pemilik harta untuk membuktikan keabsahan asal-usul kekayaan mereka. Jika pemilik aset mampu menunjukkan bukti bahwa kekayaannya diperoleh secara sah, negara wajib mengembalikan aset tersebut.

Sebagai langkah awal yang ideal, ia menyarankan mekanisme pembekuan aset yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Cara ini dinilai efektif mencegah aset berpindah tangan selama proses pembuktian berlangsung, tanpa harus melakukan penyitaan sepihak di awal.

Baca Juga :  Jangan Asal Klik Tautan: Cara Praktis Melindungi Identitas dari Kejahatan Pinjol

“Undang-Undang Perampasan Aset akan bermakna kalau dua nyawa ini ada. Nah, ternyata dua-duanya enggak ada, cuman mengatur yang sifatnya malah rigid banget,” tambahnya.

Alasan DPR Tolak Masukkan Konsep Illicit Enrichment

Menanggapi polemik seputar absennya ketentuan peningkatan kekayaan tidak sah (illicit enrichment), Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan penjelasan resmi. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut diambil setelah menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, pakar hukum, serta melakukan studi komparasi ke sejumlah negara.

Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen pada Kamis (19/11/2026), Habiburokhman memaparkan dua alasan utama di balik sikap DPR:

  • Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM): Hasil kajian perbandingan menunjukkan bahwa negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Bahkan, Mahkamah Konstitusi Jerman pernah membatalkan aturan serupa karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar HAM dan asas praduga tak bersalah.

  • Sifat Hukum Formil: Secara teknis perundang-undangan, UU Perampasan Aset dirancang sebagai hukum acara atau tata cara (formil), bukan undang-undang materiil yang memuat norma penghukuman pidana baru.

“Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, tentang tata cara dan hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkannya di dalam undang-undang ini,” tegas Habiburokhman.

Perbandingan Pandangan: MAKI vs Komisi III DPR RI

Aspek Sorotan Pandangan MAKI (Boyamin Saiman) Sikap Komisi III DPR (Habiburokhman)
Pembuktian Terbalik Roh utama regulasi untuk mengoptimalkan pemulihan aset negara. Ditolak karena dinilai berpotensi melanggar prinsip HAM.
Sifat Regulasi Terlalu kaku (rigid) dan membatasi daya pukul pemberantasan korupsi. Bersifat hukum formil (hukum acara), bukan norma materiil.
Instrumen Pendukung Perlu pembekuan aset awal dan pembatasan penarikan uang kartal. Mengacu pada praktik negara lain (AS, Inggris, Jerman) yang menolak illicit enrichment.
Baca Juga :  Program Kartu Hebat Prakerja, Ini Kata Heriyus 

Masa Transisi 12 Bulan dan Rencana Uji Materi ke MK

Terlepas dari perdebatan substansi tersebut, UU Perampasan Aset tidak dapat langsung diterapkan dalam waktu dekat. Berdasarkan ketentuan Pasal 74, undang-undang ini baru mulai berlaku efektif 12 bulan sejak tanggal diundangkan.

Selain masa transisi satu tahun, implementasi aturan ini juga bergantung pada kesiapan kelembagaan. Pemerintah melalui Presiden diwajibkan membentuk dua lembaga baru terlebih dahulu, yakni:

  1. Badan Pengelola Aset.

  2. Badan Pengawas Perampasan dan Pengelolaan Aset.

Merespons berbagai celah yang dinilai melemahkan upaya perampasan aset koruptor, MAKI memastikan tidak akan tinggal diam. Boyamin menyatakan pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) segera setelah undang-undang tersebut resmi diundangkan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal
Jangan Asal Klik Tautan: Cara Praktis Melindungi Identitas dari Kejahatan Pinjol
Pemprov Kalteng Perkuat Edukasi Bahaya NAPZA untuk Lindungi Generasi Muda Sejak Dini
Bertemu Sufmi Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Kursi Wapres maupun Pergantian Panglima TNI
Puan Dukung Nama Calon Wapres Pilihan Prabowo, Tak Ajukan Rekomendasi
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri
KPK Beberkan Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB
Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Jumat, 20 November 2026 - 14:14 WIB

Anggaran Bapperida Kalteng Dipangkas, Legislator Asdy Narang: Jangan Dialihkan ke Instansi Vertikal

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Jangan Asal Klik Tautan: Cara Praktis Melindungi Identitas dari Kejahatan Pinjol

Kamis, 19 November 2026 - 22:15 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Edukasi Bahaya NAPZA untuk Lindungi Generasi Muda Sejak Dini

Kamis, 19 November 2026 - 16:11 WIB

Bertemu Sufmi Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Kursi Wapres maupun Pergantian Panglima TNI

Kamis, 19 November 2026 - 15:17 WIB

Puan Dukung Nama Calon Wapres Pilihan Prabowo, Tak Ajukan Rekomendasi

Kamis, 19 November 2026 - 15:14 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri

Kamis, 19 November 2026 - 15:11 WIB

KPK Beberkan Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB

Berita Terbaru

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H.

DPRD BARUT

Tajeri Dukung Razia Narkoba Rutin dan Berkelanjutan di Lapas

Jumat, 20 Nov 2026 - 18:11 WIB