KPK Beberkan Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 15:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi KPK. (KPK)

Ilustrasi KPK. (KPK)

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah modus yang diduga digunakan dalam praktik korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana.

Modus tersebut meliputi peminjaman nama perusahaan, pengaturan penunjukan penyedia proyek, hingga penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, salah satu cara yang diduga dilakukan para pihak terkait adalah menggunakan perusahaan lain sebagai peminjam bendera.

Perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga memanfaatkan identitas badan usaha lain agar dapat ditunjuk secara langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan BNPB.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan pengaturan perusahaan tertentu untuk mendapatkan pekerjaan proyek.

Perusahaan-perusahaan tersebut diduga telah ditentukan sebelumnya sebagai pelaksana pengadaan dengan kewajiban memberikan sejumlah uang atau fee kepada oknum di lingkungan BNPB.

Modus lainnya berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa.

KPK menduga kenaikan nilai pengadaan tersebut dilakukan untuk menghasilkan keuntungan tambahan yang kemudian digunakan sebagai pemberian atau kickback kepada oknum tertentu di BNPB.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026.

Baca Juga :  Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?

Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan 15 orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi pengelolaan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas BS yang merupakan adik seorang perwira tinggi TNI berpangkat Letnan Jenderal berinisial S, yang ketika operasi berlangsung menjabat sebagai Kepala BNPB. BS sendiri diketahui pernah menjadi tenaga ahli kepala BNPB saat S masih aktif menduduki jabatan tersebut.

Empat tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta seorang pihak swasta berinisial SNG.

Dalam proses penyidikan, KPK juga menyita barang bukti dengan nilai keseluruhan mencapai Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, yakni 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar.

Baca Juga :  KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri

Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai sekitar Rp315,8 juta.

KPK juga menyita tabungan emas seberat 192 gram dengan nilai sekitar Rp452 juta serta aset kripto yang diperkirakan mencapai Rp1,10 miliar.

Pengembangan perkara turut menyasar sejumlah ruangan di Kantor BNPB, termasuk ruangan Kepala BNPB.

KPK melakukan penggeledahan untuk mencari dan mengamankan berbagai dokumen maupun barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penanganan bencana tersebut.

Di sisi lain, KPK telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan Letjen TNI S.

Pada 20 Oktober 2026, lembaga antirasuah tersebut juga mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif dalam perkara tersebut.

Sebagai bagian dari pengembangan penyidikan, KPK kemudian memeriksa S bersama seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB pada 12 November 2026.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan aliran dana, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi dana penanganan bencana.

Penulis : Laili

Berita Terkait

Pemprov Kalteng Perkuat Edukasi Bahaya NAPZA untuk Lindungi Generasi Muda Sejak Dini
Bertemu Sufmi Dasco di DPR, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bantah Bahas Kursi Wapres maupun Pergantian Panglima TNI
Puan Dukung Nama Calon Wapres Pilihan Prabowo, Tak Ajukan Rekomendasi
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri
Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya
Tuai Kecaman Warganet, Nadzira Shafa Minta Maaf Usai Viral “Tuhan Egois”: Aku Masih Ingin Jatuh Cinta dengan Allah
Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026
Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 22:15 WIB

Pemprov Kalteng Perkuat Edukasi Bahaya NAPZA untuk Lindungi Generasi Muda Sejak Dini

Kamis, 19 November 2026 - 15:17 WIB

Puan Dukung Nama Calon Wapres Pilihan Prabowo, Tak Ajukan Rekomendasi

Kamis, 19 November 2026 - 15:14 WIB

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri

Kamis, 19 November 2026 - 15:11 WIB

KPK Beberkan Tiga Modus Dugaan Korupsi Dana Penanganan Bencana BNPB

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya

Kamis, 19 November 2026 - 08:14 WIB

Tuai Kecaman Warganet, Nadzira Shafa Minta Maaf Usai Viral “Tuhan Egois”: Aku Masih Ingin Jatuh Cinta dengan Allah

Rabu, 18 November 2026 - 13:03 WIB

Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026

Rabu, 18 November 2026 - 12:41 WIB

Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang

Berita Terbaru

Rejikinoor

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Pembinaan Generasi Qurani

Kamis, 19 Nov 2026 - 21:34 WIB