Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Pengesahan RUU Perampasan Aset. [Suara.com/Syahda]

Ilustrasi Pengesahan RUU Perampasan Aset. [Suara.com/Syahda]

1TULAH.COM-Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selangkah lagi disahkan menjadi undang-undang setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati hasil pembahasan tingkat I dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan setuju agar draf aturan tersebut melaju ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan penyisiran 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Rapat pengambilan keputusan tingkat I dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman, serta perwakilan pemerintah. Kesepakatan ini menandai rampungnya tahapan teknis di komisi sebelum keputusan final diambil seluruh anggota dewan.

Pemerintah menyambut positif langkah tersebut. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menilai RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lain yang merugikan negara serta masyarakat luas.

Perjalanan Panjang dari Kajian PPATK hingga Prolegnas Prioritas

Gagasan pembentukan undang-undang perampasan aset telah bergulir selama bertahun-tahun sebelum akhirnya menyentuh tahap pengesahan.

  • 2008–2012: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kajian awal terkait mekanisme perampasan aset.

  • 2015: RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) jangka menengah pada era Presiden Joko Widodo, tetapi belum berjalan karena tidak masuk daftar prioritas.

  • 2019–2020: Draf kedua rampung disusun pada 2019 dan diusulkan masuk Prolegnas 2020, namun pembahasannya belum berlanjut.

  • Mei 2023–Oktober 2024: Pemerintah kembali mendorong pembahasan melalui surat presiden pada Mei 2023, tetapi tidak tuntas hingga akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2024.

  • September 2025: DPR menetapkan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025–2026 sebagai usul inisiatif DPR.

  • Januari–November 2026: Pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Komisi III membahas naskah akademik dan draf sejak Januari 2026, menggelar 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU), hingga akhirnya menyepakati pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026).

Jadwal Paripurna Pengesahan Kamis 19 November 2026

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman mengonfirmasi bahwa DPR menjadwalkan pembicaraan tingkat II sekaligus pengambilan keputusan pengesahan RUU menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Agenda tersebut tercantum dalam rapat paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Baca Juga :  Akui Sugiono dan Muzani Kader Terbaik Gerindra, Dasco Serahkan Keputusan Wapres ke Presiden

Apabila mayoritas anggota dewan menyetujui dalam sidang paripurna, RUU Perampasan Aset akan resmi disahkan menjadi undang-undang setelah melewati pembahasan tingkat I yang tuntas pada hari sebelumnya.

Hasil Pembahasan 397 DIM dan 10 Pokok Pengaturan

Menurut Habiburokhman, Panja bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 397 DIM dengan rincian:

  • 160 DIM bersifat tetap.

  • 135 DIM mengalami perubahan redaksional.

  • 40 DIM mengalami perubahan substansi.

  • 44 DIM dihapus.

  • 18 DIM merupakan penambahan substansi baru.

Secara garis besar, substansi RUU ini bertumpu pada sepuluh pokok pengaturan, yakni:

  1. Penegasan judul, prinsip, serta asas hukum yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

  2. Pengaturan ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas—tidak terbatas pada korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas.

  3. Penegasan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok terhadap pelaku kejahatan.

  4. Pengaturan prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset forfeiture) melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, permohonan ke pengadilan, pemeriksaan persidangan, putusan hakim, dan pelaksanaan putusan.

  5. Perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik agar hak kepemilikannya tetap terjamin dan dapat diuji di persidangan.

  6. Optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat luas.

  7. Pembentukan badan pengelola aset hasil perampasan yang profesional dan akuntabel untuk penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

  8. Pengawasan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset melalui badan independen.

  9. Pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum selama proses perampasan aset.

  10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana dan Pengelolaan Aset

Salah satu ketentuan utama dalam RUU ini adalah perampasan aset tanpa putusan pidana. Melalui skema tersebut, negara dapat mengajukan permohonan perampasan aset ke pengadilan meskipun belum ada putusan pemidanaan terhadap pelaku yang terkait dengan aset tersebut.

Baca Juga :  Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

Meski demikian, prosesnya tetap melalui mekanisme hukum yang bertahap mulai dari penelusuran hingga pemeriksaan dan putusan hakim di persidangan. Pihak ketiga yang mengklaim memiliki hak atas aset juga diberikan ruang keberatan dan pembuktian di hadapan pengadilan.

Selain soal prosedur penyitaan, pengelolaan aset setelah dirampas turut menjadi sorotan. Aset tidak hanya disimpan, tetapi dikelola agar nilainya tidak menyusut atau hilang, sekaligus berpotensi dikembalikan sebagai ganti rugi kepada korban tindak pidana.

Habiburokhman mencontohkan korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang selama ini kesulitan memperoleh pemulihan kerugian. Menurutnya, hasil penjualan aset perampasan pelaku dapat diarahkan untuk membantu mengganti kerugian para korban investasi massal tersebut.

Sambutan Pemerintah dan Catatan Kritis Masyarakat Sipil

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mewakili presiden menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembahasan tingkat I dan menyetujui kelanjutan RUU ke rapat paripurna. Ia menilai aturan ini krusial untuk menindak kejahatan berdimensi ekonomi seperti korupsi, narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia dan senjata, hingga penipuan digital berdampak luas.

Di sisi lain, Habiburokhman menyatakan bahwa RUU telah dirancang dengan pagar pengaman agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan atau sarana pemerasan aparat penegak hukum.

Meski begitu, sejumlah catatan kritis tetap muncul dari kalangan masyarakat sipil. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim menyoroti belum terbukanya naskah akademik dan draf resmi terbaru RUU secara luas kepada publik, termasuk somasi yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil kepada pimpinan DPR dan Komisi III.

ICW juga menekankan pentingnya memastikan mekanisme pengawasan independen berjalan efektif setelah undang-undang berlaku, tidak sekadar tertulis di atas kertas. Seusai rapat paripurna, pengawasan publik akan berlanjut pada transparansi naskah final, aturan turunan, serta praktik penegakan dan pengelolaan aset di lapangan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Tuai Kecaman Warganet, Nadzira Shafa Minta Maaf Usai Viral “Tuhan Egois”: Aku Masih Ingin Jatuh Cinta dengan Allah
Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026
Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang
KPK Usut Dugaan Pengajuan Agen Asuransi Fiktif dalam Kasus Jasindo
Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR Disita KPK dalam Penyidikan Kasus Dana Hibah Jatim
Program Kartu Hebat Prakerja, Ini Kata Heriyus 
Akui Sugiono dan Muzani Kader Terbaik Gerindra, Dasco Serahkan Keputusan Wapres ke Presiden
Dilema Politik Gerindra: Risiko Kehilangan Operator Utama di DPR Jika Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 08:23 WIB

Jadwal Pengesahan RUU Perampasan Aset di Paripurna DPR dan 10 Pokok Pengaturannya

Kamis, 19 November 2026 - 08:14 WIB

Tuai Kecaman Warganet, Nadzira Shafa Minta Maaf Usai Viral “Tuhan Egois”: Aku Masih Ingin Jatuh Cinta dengan Allah

Rabu, 18 November 2026 - 13:03 WIB

Wabup Barsel Khristianto Yudha Resmi Lepas Kontingen FTBI Tingkat Provinsi Kalteng 2026

Rabu, 18 November 2026 - 12:41 WIB

Respons Cepat Call Center 110, Polres Bartim Evakuasi Pasutri Korban Dugaan KDRT di Tamiang Layang

Selasa, 17 November 2026 - 21:42 WIB

KPK Usut Dugaan Pengajuan Agen Asuransi Fiktif dalam Kasus Jasindo

Selasa, 17 November 2026 - 21:40 WIB

Dua Rumah Milik Staf Anggota DPR Disita KPK dalam Penyidikan Kasus Dana Hibah Jatim

Selasa, 17 November 2026 - 19:19 WIB

Program Kartu Hebat Prakerja, Ini Kata Heriyus 

Selasa, 17 November 2026 - 14:38 WIB

Akui Sugiono dan Muzani Kader Terbaik Gerindra, Dasco Serahkan Keputusan Wapres ke Presiden

Berita Terbaru