Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

- Jurnalis

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi Raffi Ahmad dan kontrak endorse RANS Entertainment. [Suara.com/Syahda]

Ilustrasi Raffi Ahmad dan kontrak endorse RANS Entertainment. [Suara.com/Syahda]

1TULAH.COM-Perusahaan yang terafiliasi dengan pesohor sekaligus pejabat publik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, tercatat memperoleh kontrak pengadaan jasa influencer dari dua kementerian dengan nilai total mencapai Rp14,69 miliar sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2026.

Temuan yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ini langsung memicu perdebatan publik, terutama karena Raffi Ahmad saat ini juga mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Persoalan yang diangkat tidak sekadar berputar pada besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk membayar jasa promosi figur publik. Lebih dari itu, sorotan utama mengarah pada batasan etika antara kepentingan bisnis komersial dan jabatan publik, serta potensi konflik kepentingan (conflict of interest) ketika perusahaan yang terafiliasi dengan seorang pejabat negara mendapatkan proyek pengadaan dari instansi pemerintah.

Rincian Temuan ICW: Aliran Dana Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian

Berdasarkan laporan investigasi ICW, terdapat delapan paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia—anak usaha PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk (RANS). Total nilai kontrak yang diperoleh mencapai Rp14.696.955.002 selama periode 2024–2026.

Aliran kontrak tersebut terbagi ke dalam dua instansi kementerian:

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

    • Tahun: 2024

    • Satuan Kerja: Museum dan Cagar Budaya

    • Total Nilai: Sekitar Rp3,9 miliar (mencakup 5 paket pengadaan)

    • Rincian Paket: Penayangan video YouTube RANS Entertainment (Rp452,69 juta), Instagram Reels (Rp205,89 juta), Instagram Story (Rp575,65 juta), konten TikTok (Rp144,42 juta), serta jasa kehadiran langsung Raffi Ahmad dalam acara pemerintah senilai Rp2,52 miliar.

  2. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

    • Tahun: 2025–2026

    • Total Nilai: Sekitar Rp10,8 miliar (mencakup 3 paket pengadaan)

    • Rincian Paket:

      • Paket influencer engagement melalui Sekretariat Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada 2025 senilai Rp3,59 miliar.

      • Promosi pembangunan BINS melalui Ditjen Perikanan Budidaya pada 2025 senilai Rp3,6 miliar.

      • Publikasi Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, melalui Ditjen Perikanan Tangkap pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.

Baca Juga :  Pemkab Mura Perkuat Sinergi Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum

Temuan ini dinilai kontradiktif dengan kebijakan nasional saat ini. Di tengah seruan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025—di mana Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja negara hingga Rp306,69 triliun serta membatasi belanja seremonial dan publikasi—kementerian justru menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk jasa promosi swasta.

Spesifikasi Pengadaan Diduga Mengarah ke Penyedia Tertentu

Selain persoalan urgensi anggaran, ICW menyoroti adanya indikasi kejanggalan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Empat paket penayangan konten di Kemendikbudristek memang dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik, namun nama paketnya secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Pencantuman spesifikasi yang melekat secara eksklusif pada akun dan figur tertentu dinilai menutup ruang kompetisi yang adil, sehingga penyedia jasa lain tidak memiliki kesempatan setara. ICW juga menyoroti kejanggalan dalam metode penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), seperti penggunaan satuan detik sebagai dasar pembayaran konten hingga nilai kontrak di KKP yang seragam di angka Rp3,6 miliar per paket dari direktorat jenderal yang berbeda.

Posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden

Sorotan terhadap kontrak ini menjadi semakin tajam karena status kelembagaan Raffi Ahmad di pemerintahan. Dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Oktober 2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, Raffi memegang jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden.

Meskipun bukan menteri yang memimpin kementerian secara langsung, kedudukannya tetap melekat sebagai pejabat negara yang membantu tugas-tugas khusus presiden. Berdasarkan rekam jejak data, PT Rans Animasi Indonesia (yang didirikan 15 April 2020) tidak terdeteksi memiliki riwayat sebagai penyedia barang/jasa pemerintah sebelum tahun 2024. Sejumlah kontrak KKP bahkan tercatat didapatkan setelah Raffi resmi dilantik sebagai pejabat negara.

Secara kepemilikan, Raffi merupakan pemegang saham mayoritas PT Rans Entertainment Indonesia yang menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia, memiliki 0,9 persen saham langsung, sekaligus menduduki posisi sebagai komisaris di perusahaan tersebut.

Tanggapan Pihak RANS: Kemitraan Profesional untuk Edukasi Publik

Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Korporat RANS, Chintami M. Sihombing, memberikan klarifikasi resmi. Pihaknya menegaskan bahwa kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional dan mematuhi seluruh prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan

Chintami menjelaskan bahwa esensi dari kemitraan ini adalah untuk membantu menyampaikan pesan program pemerintah secara kreatif dan edukatif kepada masyarakat luas:

  • Kandungan Kemendikbudristek: Difokuskan pada kampanye promosi museum-museum di Indonesia agar lebih menarik minat kunjungan masyarakat.

  • Kandungan KKP: Menggandeng kelompok The Dudas-1 dalam konsep touring perjalanan untuk memperkenalkan potensi kelautan, seperti budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas cold storage di Natuna.

“RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengembangkan sumber daya laut dan industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian,” ujar Chintami, seraya menambahkan bahwa proses pengadaan telah melalui platform INAPROC dan e-katalog yang terbuka.

Pandangan Pakar: Celah Integritas dalam Sistem E-Purchasing

Secara hukum administrasi negara, perusahaan yang terafiliasi dengan pejabat publik tidak otomatis dilarang mengikuti tender pemerintah, selama memenuhi prosedur dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Namun, celah tata kelola tetap menjadi perhatian serius para pengamat.

Dosen Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Richo Andi Wibowo, menilai bahwa persoalan ini berakar dari perubahan mekanisme e-katalog. Kebijakan memperluas jumlah penyedia pada era sebelumnya membuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melepas fungsi verifikasi harga dan kualifikasi ke masing-masing instansi.

Akibatnya, badan publik kini bertindak rangkap sebagai verifikator penyedia, penentu harga, sekaligus pembeli. Kondisi ini dinilai meningkatkan risiko godaan integritas dan potensi konflik kepentingan—termasuk memunculkan celah praktik dugaan “uang klik” apabila pengawasan eksternal tidak berjalan ketat.

Temuan ICW ini diharapkan menjadi momentum bagi aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk menelusuri transparansi pengadaan, sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar tetap akuntabel di mata publik. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH
Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029
Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng
Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres
Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik
Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dinkes Barsel Gelar Rakor Lintas Sektoral Awasi Pelabelan dan Mutu Produk Pangan Lokal
Tag :

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

Minggu, 15 November 2026 - 19:54 WIB

Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH

Minggu, 15 November 2026 - 16:08 WIB

Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029

Minggu, 15 November 2026 - 13:46 WIB

Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng

Minggu, 15 November 2026 - 09:58 WIB

Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres

Minggu, 15 November 2026 - 05:47 WIB

Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas

Sabtu, 14 November 2026 - 07:13 WIB

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jumat, 13 November 2026 - 16:26 WIB

Dinkes Barsel Gelar Rakor Lintas Sektoral Awasi Pelabelan dan Mutu Produk Pangan Lokal

Berita Terbaru