Komisi I DPRD Kalteng Minta Sinergi Tangani Karhutla di Konsesi PT Adaro, Walhi Catat Ratusan Hotspot!

1TULAH.COM-Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, mengimbau seluruh pihak terkait untuk merapatkan barisan dan segera bergerak melakukan pemadaman titik panas (hotspot) yang terpantau di wilayah Barito, khususnya di area konsesi milik PT Adaro Indonesia.

Purdiono menegaskan bahwa upaya menekan angka karhutla di kawasan operasional perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dan tanggung jawab penuh dari pemegang izin konsesi.

“Itu area wilayah perusahaan, saya berharap segera dilakukan pemadaman oleh pihak terkait, termasuk perusahaan yang wilayah guna usahanya ada di situ,” tegas Purdiono, Jumat (7/8/2026).

Mendorong Sinergi Antar-Instansi dan Pengawasan Lapangan

Guna mencegah penyebaran api yang lebih luas, Purdiono mendorong hadirnya kolaborasi solid antara:

• Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

• Satuan Pemadam Kebakaran (Damkar)

• Masyarakat Peduli Api (MPA)

• Tim Satgas Perusahaan

Dari sisi legislatif, DPRD Kalteng berkomitmen memberikan dukungan penuh, terutama dalam aspek penganggaran penanganan bencana musiman ini.

Bertepatan dengan agenda kunjungan kerja ke Barito Timur sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Barito Timur, Purdiono memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan kesiapsiagaan personel serta infrastruktur pemadaman di daerah.

Selain menyasar korporasi, ia juga mengimbau masyarakat luas untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Minta Publik Tak Terburu-buru Mengambil Kesimpulan

Meski lonjakan titik panas terdeteksi di area konsesi, Purdiono mengimbau publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan adanya unsur kesengajaan dari pihak perusahaan. Saat ditanya mengenai potensi sanksi, ia menyuarakan pandangan optimis bahwa insiden tersebut kemungkinan besar terjadi tanpa faktor kesengajaan.

“Saya yakin tidak begitu. Sekarang ini, saya pikir kebakaran itu mungkin saja terjadi secara tidak sengaja,” pungkasnya.

Catatan Walhi: Ratusan Titik Panas Terdeteksi di Konsesi Korporasi

Pernyataan DPRD Kalteng ini beririsan dengan rilis data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Berdasarkan hasil pemantauan lingkungan sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, Walhi mencatat mayoritas hotspot di Pulau Kalimantan justru berada di dalam area konsesi perusahaan.

Salah satu yang disorot adalah konsesi milik PT Adaro Indonesia, yang terdeteksi menyumbang hingga 355 titik panas.

Ringkasan Data Pemantauan Walhi (1 Jan - 27 Jul 2026):
------------------------------------------------------
• Total Hotspot Indonesia : 118.420 titik
• Indikasi Luas Kebakaran  : 107.649 hektare
• Hotspot PT Adaro         : 355 titik

Direktur Eksekutif Walhi Kalteng, Janang Firman Palanungkai, menilai maraknya titik panas di area perusahaan menjadi indikator masih lemahnya tata kelola sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kawasan konsesi.

Situasi ini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah untuk memperketat efektivitas mitigasi bencana sebelum dampak asap merugikan kesehatan dan perekonomian masyarakat secara lebih luas. (Ingkit)