RAPBD Kalteng 2026 Senilai Rp7,3 T Disetujui, DPRD Beri Sejumlah Catatan Kritis Terkait Proyeksi Pendapatan dan Belanja

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) telah menyelesaikan Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, pada Selasa (14/10/2025).

Agenda penting dalam rapat ini adalah mendengarkan pandangan umum seluruh fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, dan dihadiri Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, beserta jajaran Forkopimda, menghasilkan persetujuan prinsip dari seluruh fraksi terhadap RAPBD 2026 yang diajukan senilai Rp7,3 Triliun.

Meski demikian, persetujuan ini dibarengi dengan sejumlah catatan dan rekomendasi kritis yang bertujuan memberikan masukan konstruktif bagi Pemerintah Provinsi.

Catatan Kunci Fraksi: Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Belanja

Sorotan fraksi-fraksi di DPRD Kalteng secara umum terbagi menjadi tiga fokus utama: kehati-hatian proyeksi fiskal, optimalisasi sumber pendapatan, dan perhatian pada isu sosial-ekonomi.

1. Perlunya Penjelasan Proyeksi Pendapatan dan Defisit

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yetro M Yoseph, menyampaikan apresiasi atas penyusunan dokumen tersebut, namun menyoroti perlunya dasar perhitungan yang lebih kuat untuk proyeksi pendapatan sebesar Rp7,105 triliun.

“Kami mohon penjelasan mengenai dasar perhitungan proyeksi pendapatan ini. Mengingat fluktuasi ekonomi global dan situasi nasional yang tidak stabil, apakah proyeksi ini sudah memperhitungkan kemungkinan penurunan dari sektor-sektor utama?” ujar Yetro.

Fraksi PDIP juga menyoroti adanya defisit anggaran Rp266 miliar yang ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Secara senada, Fraksi Nasdem melalui Toga Hamonangan Nadeak menekankan agar defisit ini dikelola secara hati-hati untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.

2. Kritik Keseimbangan Belanja dan Kontribusi BUMD

Fraksi Partai Golkar menyoroti struktur alokasi anggaran, sementara Fraksi Demokrat mempertanyakan kontribusi BUMD.

• Belanja vs. Belanja Modal: Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Okki Maulana, mengkritik struktur belanja yang dinilai masih berat di belanja pegawai ketimbang belanja modal yang bersifat produktif. “Keseimbangan belanja sangat penting. Efisiensi operasional harus diperkuat agar ruang fiskal lebih leluasa untuk pembangunan yang produktif,” tegas Okki.
• Optimalisasi BUMD: Okki Maulana memuji kinerja Bank Kalteng yang mampu menyumbang dividen Rp41,9 miliar ke PAD. Namun, Fraksi Demokrat, melalui H. Muhajirin, mempertanyakan mengapa kontribusi BUMD lain belum signifikan dan mendesak evaluasi menyeluruh.

3. Fokus pada Ekonomi Kerakyatan dan Pelayanan Publik

Seluruh fraksi sepakat meminta prioritas anggaran dialihkan ke sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

• Ekonomi Kerakyatan: Fraksi PDIP secara eksplisit meminta peningkatan alokasi untuk sektor ekonomi kerakyatan seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan peternakan. Fraksi Nasdem juga mendukung percepatan program prioritas seperti Kartu Huma Betang untuk penggerak ekonomi masyarakat.
• Pertumbuhan dan Pelayanan: Juru bicara Fraksi Partai Gerindra, Helmi, menegaskan bahwa RAPBD 2026 harus menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Ia mengapresiasi inovasi Gubernur dalam meningkatkan PAD, namun mendorong percepatan digitalisasi sistem pendapatan.

4. Isu Krusial: Kemiskinan dan Digitalisasi Lambat

Fraksi Demokrat memberikan catatan tajam mengenai isu sosial dan birokrasi:

• Target Penurunan Kemiskinan: Muhajirin menyoroti target ambisius penurunan angka kemiskinan (4,31%–4,89% pada 2026) dan meminta langkah konkret Pemprov mengingat tren saat ini masih di kisaran 5%.
• Pola Konsumsi dan Pendidikan: Fraksi ini juga mengangkat isu pola konsumsi penduduk miskin yang ironis, di mana 29,69% penghasilan dibelanjakan untuk rokok, berbanding terbalik dengan alokasi untuk pendidikan (hanya 2,79%).
• Kritik Digitalisasi Samsat: Muhajirin mengkritik lambatnya digitalisasi di layanan publik seperti Kantor Samsat, di mana transaksi masih mengandalkan tunai. “Mengapa pembayaran di Samsat belum sepenuhnya non-tunai? Kenapa QRIS belum dimanfaatkan maksimal di loket kasir?” tanyanya.

Rapat Paripurna ini menandai fase penting dalam perencanaan fiskal Kalteng. Meskipun DPRD menyetujui besaran RAPBD 2026, rekomendasi kritis dari seluruh fraksi—mulai dari tuntutan kejelasan proyeksi pendapatan, efisiensi belanja pegawai, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga percepatan digitalisasi pelayanan—menjadi mandat bagi Pemprov Kalteng.

Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat menjadikan APBD 2026 sebagai fondasi pembangunan yang lebih produktif, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalteng. (Ingkit)