Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Barut Soroti Keterlambatan-Efektivitas APBD Perubahan 2025

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 19:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Hasrat menyerahkan dokumen pemandangan umum Fraksi Aspirasi Rakyat tentang APBD Perubahan Tahun 2025. Foto: Ahya Firmansyah/1tulah.com

Hasrat menyerahkan dokumen pemandangan umum Fraksi Aspirasi Rakyat tentang APBD Perubahan Tahun 2025. Foto: Ahya Firmansyah/1tulah.com

1TULAH.COM. Muara Teweh – Fraksi Aspirasi Rakyat DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyampaikan sejumlah catatan kritis dan rekomendasi terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pandangan umum tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Barut, Senin, 22 September 2025.

Dalam pandangannya yang dibacakan oleh Ketua/Juru Bicara fraksi, Hasrat, pihaknya menegaskan bahwa APBD Perubahan bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen strategis untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat. Namun, fraksi menilai terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian serius.

Hasrat menekankan pentingnya pembahasan dan penetapan APBD Perubahan yang tepat waktu.

“Mengingat sisa waktu pelaksanaan anggaran setelah perubahan sangat singkat, keterlambatan berpotensi menyebabkan realisasi program pembangunan tidak optimal dan menghambat pelayanan publik, yang pada ujungnya akan merugikan masyarakat,” ucap Hasrat saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan 2025.

Sementara, Fraksi Aspirasi Rakyat menilai, setiap rupiah dalam APBD dinilai sebagai uang rakyat yang harus dikelola dengan bijak, transparan, dan akuntabel.

Baca Juga :  Linae Victoria Aden Jadi Sekda Kalteng Definitif, Arton S. Dohong Harapkan Sinergi Eksekutif-Legislatif

“Fraksi menolak program yang bersifat seremonial, proyek yang tidak berdampak langsung, atau kegiatan yang lebih mengutamakan kepentingan birokrasi. Anggaran harus diutamakan untuk program terukur yang menjawab kebutuhan nyata warga,” tegas pandangan Fraksi.

Hasrat juga menyampaikan, pelaksanaan APBD Perubahan harus berpegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencegah penyimpangan dan masalah hukum di kemudian hari. Sehingga menurutnya, anggaran daerah harus berpihak pada rakyat dengan mengutamakan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Fraksi menolak program yang hanya menguntungkan segelintir pihak.” Kata Hasrat lagi.

Di luar kritik terhadap dokumen anggaran, fraksi juga menyoroti dua isu spesifik yang mendesak untuk ditangani.

Pertama, mengenai tingginya angka pengangguran, fraksi mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan program pelatihan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, mendukung pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif dengan pendampingan, permodalan, dan akses pemasaran, menarik investasi yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja lokal di sektor unggulan, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan mengoptimalkan program padat karya dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla

Kedua, fraksi menyoroti kinerja PDAM dan Perusahaan Daerah (Perusda). PDAM dituntut untuk meningkatkan kualitas air, memperluas distribusi, dan lebih responsif terhadap keluhan masyarakat.

“Sementara itu, Perusda harus dikelola secara profesional dan transparan agar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan beban keuangan. Perusda diharapkan dapat menjalankan usaha produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal,” ujar politisi PAN ini.

Fraksi Aspirasi Rakyat gabungan dari partai politik PAN, Hanura, PKS dan PPP ini menegaskan bahwa APBD Perubahan 2025 harus dilaksanakan secara tepat waktu, efektif, efisien, sesuai hukum, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Langkah nyata dalam mengatasi pengangguran, meningkatkan pelayanan PDAM, dan mengoptimalkan kinerja Perusda menjadi hal krusial karena menyentuh kehidupan sehari-hari warga Barito Utara,” tuntas Hasrat menutup pandangan umum Fraksi.

Penulis: Ahya Firmansyah

Editor: Aprie

Berita Terkait

DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!
Bupati Barito Utara Pastikan Pertanggungjawaban APBD 2025 Berjalan Baik, DPRD Mendukung
DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak
Linae Victoria Aden Jadi Sekda Kalteng Definitif, Arton S. Dohong Harapkan Sinergi Eksekutif-Legislatif
DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6
Pemkab dan DPRD Barito Utara Bahas APBD 2025 serta KUA PPAS 2027
DPRD Barito Utara Laksanakan Paripurna II, Bahas Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2025

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 19:53 WIB

Bupati Barito Utara Pastikan Pertanggungjawaban APBD 2025 Berjalan Baik, DPRD Mendukung

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:29 WIB

DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:44 WIB

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:02 WIB

Linae Victoria Aden Jadi Sekda Kalteng Definitif, Arton S. Dohong Harapkan Sinergi Eksekutif-Legislatif

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:33 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:03 WIB

Pemkab dan DPRD Barito Utara Bahas APBD 2025 serta KUA PPAS 2027

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:22 WIB

DPRD Barito Utara Laksanakan Paripurna II, Bahas Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2025

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:07 WIB

Gowes Bersama di CFD, Anggota DPRD Puji Antusias dan Solidaritas Warga

Berita Terbaru