DPRD Kalteng Resmi Serahkan Aspirasi Mahasiswa dan Aliansi Cipayung Plus ke DPR RI

1TULAH.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara resmi telah menyampaikan aspirasi dari mahasiswa dan Aliansi Cipayung Plus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Penyerahan ini merupakan langkah konkret menindaklanjuti tuntutan yang disuarakan dalam aksi unjuk rasa di Palangka Raya pada 1 September lalu.

Penyerahan aspirasi dilakukan oleh Wakil Ketua II DPRD Kalteng, M Ansyari, di Jakarta pada Kamis (18/9/2025). Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, yang diwakili oleh Wakil Ketua BAM DPR RI Taufiq R. Abdullah dan Adian Napitupulu, serta Anggota DPR RI Ellen Esther Pelealu.

Tiga Tuntutan Utama Mahasiswa dan Rakyat

Ansyari menjelaskan bahwa penyerahan berkas aspirasi ini adalah tindak lanjut dari aksi massa “Amanat Amarah Rakyat” yang menuntut tiga hal pokok kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Tuntutan ini mencakup isu-isu krusial yang dinilai penting bagi perbaikan tata kelola negara dan kesejahteraan rakyat:

1. Percepatan Pembahasan RUU Perampasan Aset: Massa mendesak agar RUU ini segera dibahas dan disahkan. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi senjata ampuh dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
2. Penyelesaian RUU Masyarakat Adat: Tuntutan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang jelas bagi hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.
3. Penolakan Kenaikan Tunjangan Gaji Anggota DPR RI: Isu ini menjadi salah satu sorotan utama karena dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Mahasiswa dan rakyat menolak rencana kenaikan gaji anggota dewan di tengah tantangan ekonomi yang masih berat.

Respons DPR RI dan Komitmen Tindak Lanjut

Wakil Ketua BAM DPR RI, Taufiq R. Abdullah, memastikan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan segera diteruskan ke komisi-komisi terkait di DPR RI sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa DPR RI serius dalam menanggapi masukan dari masyarakat melalui perwakilan daerah.

Terkait isu sensitif tentang kenaikan tunjangan gaji anggota DPR RI, BAM DPR RI menegaskan bahwa rencana tersebut telah dibatalkan. “Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat, isu kenaikan tunjangan gaji anggota DPR telah dibatalkan melalui keputusan pimpinan DPR RI,” ujar Taufiq.

Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kekhawatiran publik dan menjadi bukti bahwa DPR RI mendengarkan suara rakyat.

Kunjungan DPRD Kalteng ke Senayan ini menjadi contoh nyata bagaimana mekanisme penyaluran aspirasi dari daerah ke pusat dapat berjalan dengan baik, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (Ingkit)