Wakil Ketua II DPRD Kapuas Berinto Dukung Uji Kompetensi Pejabat Tinggi Pratama

1TULAH.COM, Kapuas – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Berinto menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan uji kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Ia menilai langkah ini sebagai bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

“Uji kompetensi sangat diperlukan agar pejabat yang menempati posisi strategis benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas yang sejalan dengan tuntutan jabatan tersebut,” ujar Berinto saat ditemui di Kuala Kapuas, Selasa (27/05/2025).

Politisi dari Partai NasDem ini menegaskan bahwa jabatan struktural, terutama pada level pimpinan tinggi pratama, memegang peran vital dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah.

Karena itu, menurutnya, sudah seharusnya penempatan pejabat dilakukan berdasarkan prinsip meritokrasi, bukan atas dasar kedekatan personal maupun kepentingan politis.

“Dengan adanya uji kompetensi, kita dorong agar setiap penempatan jabatan lebih objektif dan berbasis pada kualitas individu. Ini juga penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi,” tuturnya.

Berinto juga menekankan pentingnya proses uji kompetensi yang transparan dan akuntabel, dengan melibatkan tim penilai independen yang profesional agar hasilnya kredibel dan tidak menimbulkan polemik.

Sebagai legislator yang kembali terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas III—meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang, dan Pasak Talawang—Berinto berharap agar kebijakan ini bisa mendorong terciptanya budaya kerja yang sehat, kompetitif, serta memacu para ASN untuk terus meningkatkan kemampuan dan kinerjanya.

Ia pun menegaskan komitmen DPRD Kapuas untuk mendukung kebijakan strategis yang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk pelaksanaan uji kompetensi tersebut.

“Kami berharap langkah ini menjadi pintu masuk menuju birokrasi yang lebih profesional dan melayani, demi terciptanya pelayanan publik yang optimal serta pembangunan daerah yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Penulis : Nova Elisa Putri