Angka Kemiskinan Kalteng Capai 5,09 Persen, DPRD Minta APBD 2027 Fokus Pengentasan dan Tepat Sasaran

1TULAH.COM-Masih tingginya angka kemiskinan di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berada di angka 5,09 persen dari total jumlah penduduk mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda, menegaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 hendaknya tidak sekadar berorientasi pada besaran nominal belanja, melainkan wajib memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalteng pada Maret 2026 tercatat mencapai 5,09 persen atau setara dengan 146,71 ribu orang. Jika dibedah lebih dalam, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yang berada di angka 4,86 persen.

Alokasi Anggaran Harus Jawab Persoalan Masyarakat

Merespons kondisi tersebut, Wengga menekankan bahwa indikator ketimpangan ini harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam merumuskan arah kebijakan anggaran daerah ke depan. Program-program yang dirancang dalam APBD 2027 dinilai harus menyentuh akar permasalahan secara langsung.

“Dengan angka kemiskinan yang masih 5,09 persen, tentu ini harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027. Anggaran yang disiapkan harus benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat dan dampak langsung yang dirasakan masyarakat,” ujar Wengga usai menghadiri Rapat Badan Anggaran di DPRD Kalteng, Senin (29/9/2026).

Dorong Pemerataan Ekonomi Desa dan Kota

Adanya jurang kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan pentingnya formulasi kebijakan yang lebih presisi dan tepat sasaran. Wengga mengingatkan agar alokasi program pembangunan tidak hanya menumpuk atau terkonsentrasi di wilayah urban/perkotaan saja, melainkan harus menjangkau pelosok desa.

“Kita harus membuka akses ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kesenjangan ini menandakan bahwa wilayah perdesaan membutuhkan intervensi program ekonomi yang lebih agresif dan terarah,” tegasnya.

Tolak Ukur Keberhasilan APBD Adalah Manfaat, Bukan Sekadar Penyerapan

Lebih jauh, Politisi Kalteng ini menggarisbawahi pentingnya perubahan paradigma dalam menilai kinerja anggaran pemerintah daerah. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya persentase penyerapan dana di akhir tahun anggaran.

“Jangan sampai kita hanya melihat berapa besar anggaran yang terserap. Yang jauh lebih penting adalah apa hasilnya (outcome), berapa banyak masyarakat yang terbantu, dan apakah program tersebut benar-benar mampu mengurangi angka kemiskinan secara terukur,” lanjut Wengga.

Oleh karena itu, dalam proses pembahasan Rencana APBD (RAPBD) 2027 mendatang, DPRD Kalteng akan mendorong agar setiap program kerja memiliki indikator manfaat yang jelas. Fokus prioritas diarahkan pada penguatan pendapatan warga, penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (Ingkit)