Soroti Kesenjangan Infrastruktur, DPRD Kalteng sebut 61 Persen Jalan Kabupaten/Kota Belum Mantap

1TULAH.COM-Kesenjangan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi perhatian serius parlemen daerah. Perbedaan kualitas yang mencolok antara jalan provinsi dengan jalan kabupaten/kota dinilai memicu ketimpangan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.

Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Maryani Sabran, menilai luasnya wilayah Bumi Tambun Bungai tidak boleh dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengabaikan aksesibilitas masyarakat di daerah pedalaman, pesisir, perbatasan, hingga wilayah terpencil.

“Kalteng ini wilayahnya memang luas. Tapi jangan sampai karena luas wilayah, masyarakat di pedalaman, pesisir, perbatasan, dan daerah terpencil justru menerima pelayanan publik yang lebih rendah,” tegas Maryani, Selasa (22/9/2026).

Data Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Masih Rendah

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti data kemantapan jalan kabupaten/kota di seluruh Kalteng yang angkanya masih memprihatinkan. Dari total panjang jalan kabupaten/kota yang mencapai sekitar 14.565,03 kilometer, baru 38,44 persen saja yang masuk kategori mantap.

“Kalau melihat datanya, dari sekitar 14.565 kilometer jalan kabupaten/kota, yang mantap baru 38,44 persen. Artinya masih ada sekitar 61,56 persen yang kondisinya belum mantap,” papar Maryani.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar akses jalan daerah masih memerlukan penanganan ekstra dan anggaran perbaikan yang masif agar layak dilintasi secara aman dan nyaman.

Jalan Rusak Hambat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Lebih lanjut, Maryani menegaskan bahwa keberadaan jalan yang memadai tidak hanya berdampak pada kenyamanan mobilitas warga, tetapi juga menjadi urat nadi perekonomian daerah. Akses jalan yang rusak parah terbukti menghambat rantai pasok dan distribusi barang, serta mempersulit petani maupun produsen lokal membawa hasil panen menuju pasar.

“Jalan itu bukan hanya soal orang bisa lewat atau tidak. Ini berkaitan dengan distribusi barang, mobilitas masyarakat, sampai bagaimana hasil produksi dari daerah bisa dibawa dan dijual ke pasar,” jelasnya.

Menurutnya, pemerataan kualitas jalan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh pelosok Kalimantan Tengah.

Desak Prioritas Anggaran ke Wilayah Terpencil

Guna mengatasi persoalan ini, DPRD Kalteng meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi menyusun prioritas pembangunan berbasis data dan kondisi riil di lapangan.

Maryani berharap alokasi anggaran infrastruktur ke depan lebih banyak diarahkan ke wilayah-wilayah yang mengalami kesenjangan tinggi, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau.

“Bagaimana kita bisa bicara pertumbuhan ekonomi kalau jalan yang menjadi urat nadi distribusi barang dan mobilitas masyarakat masih belum layak,” pungkasnya. (Ingkit)