Lebih dari 25 Anggota DPR Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Soal Polemik Ijazah Wapres Gibran

1TULAH.COM-Dinamika politik dan hukum di parlemen mendadak menghangat. Lebih dari 25 Anggota DPR RI lintas fraksi dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Inisiasi ini mengemuka seiring meningkatnya tekanan publik serta menguatnya gelombang unjuk rasa, salah satunya dari Aliansi Rakyat Menggugat di Jakarta Pusat. Langkah politik parlemen ini digulirkan untuk mengusut tuntas kejelasan status keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden secara transparan dan konstitusional.

Dukungan Lintas Fraksi dan Pamer Dokumen di Parlemen

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, secara terbuka menunjukkan dokumen yang memuat daftar nama anggota dewan pengusul HMP. Ia mengonfirmasi bahwa penggalangan tanda tangan dukungan dilakukan secara personal dan telah bergerak cepat di lingkungan Kompleks Parlemen, Senayan.

“Hampir semua (fraksi). Lebih dari 25 anggota,” tegas Mardani kepada media, Selasa (10/11/2026).

Mardani menambahkan bahwa pengumpulan tanda tangan dukungan telah berjalan intensif sejak malam sebelumnya. Meski belum merinci daftar nama secara spesifik, ia memastikan bahwa inisiatif tersebut didukung oleh anggota dari hampir seluruh lintas fraksi di DPR RI.

Sikap Gerindra: Tunggu Arah Pimpinan dan Rapat Internal

Merespons bergulirnya usulan HMP di parlemen, Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum mengambil keputusan resmi. Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menegaskan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan partai.

“Dari Fraksi Gerindra sampai hari ini pagi ini kita belum mendapatkan arahan dari pimpinan karena nanti setelah rapat paripurna baru akan melaksanakan rapat internal,” ujar Kamrussamad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menekankan bahwa Gerindra memandang dinamika ini sebagai persoalan serius yang harus disikapi secara matang berlandaskan aturan perundang-undangan. Rapat internal fraksi akan membedah seluruh pertimbangan hukum, terutama yang berkaitan dengan implikasi putusan lembaga peradilan.

Keterkaitan Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Penyikapan politik di DPR RI ini tidak terlepas dari rangkaian putusan hukum penting di dua lembaga peradilan tertinggi:

Persinggungan antara fakta putusan peradilan dengan kewenangan pengawasan parlemen kini membawa isu keabsahan ijazah Wapres Gibran ke fase krusial melalui mekanisme konstitusional Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI. (Sumber:Suara.com)