Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

1TULAH.COM-Penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menyuguhkan salah satu babak paling ironis dan mengejutkan dalam sejarah suksesi kekuasaan di Indonesia.

Di Markas Besar (Mabes) Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Listyo bersama dua jenderal aktif resmi ditahan di rumah tahanan (rutan). Penahanan ini dilakukan setelah ketiganya terbukti membajak peladen Lawful Interception Management System (LIMS) sepanjang kurun waktu 2025–2026.

Penyadapan liar tersebut menyasar langsung gawai Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat teras Kabinet Merah Putih, hingga pimpinan partai politik tanpa mengantongi selembar pun surat izin dari pengadilan.

Kasus ini menegaskan kerentanan privasi para pemimpin negara. Prabowo tidak sendirian; jauh sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) juga pernah mengakui hal serupa: menjadi korban penyadapan bermotif politik.

Jejak ‘Kutu’ di Rumah Dinas Taman Suropati

Jauh sebelum institusi kepolisian dituding membidik kepala negara, Joko Widodo pernah berada di posisi sebaliknya: menjadi target spionase politik.

Kisah itu bermula pada pengujung tahun 2013. Saat itu, aroma persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mulai menyengat, dan nama Gubernur DKI Jakarta tersebut melesat ke puncak berbagai lembaga survei elektabilitas.

Di kediaman dinasnya di kawasan elite Menteng—tepatnya Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta Pusat—sebuah penyisiran rahasia digelar. Hasil pemindaian detektor memicu kegaduhan internal: tiga unit alat sadap berukuran mini (lazim disebut kutu penyadap) ditemukan terpasang rapi di sudut-sudut paling privat sang gubernur.

Setelah sempat bungkam selama berbulan-bulan, Jokowi akhirnya membuka suara di hadapan jurnalis pada Kamis, 20 Februari 2014.

“Ya sudah lama. Cuma kan saya hanya diam. Bulan Desember itu, sudah lama,” kata Jokowi kala itu.

Jokowi enggan merinci siapa aktor intelektual di balik pemasangan maupun tim teknis yang diterjunkan untuk mendeteksi frekuensi gelap di rumah dinasnya. Namun, ia tak menampik keberadaan peranti intai di ruang-ruang terlarang tersebut.

“Kan ada detektornya ya. Tidak usahlah saya sebutkan siapa yang menemukan. Yang pasti, ditemukan bulan Desember (2013),” tambahnya.

Kutu penyadap tersebut diketahui tertanam di tiga area utama: kamar tidur, ruang tamu, serta ruang tamu pribadi. Menanggapi pembobolan privasi tersebut, Jokowi saat itu merendah dengan gaya khasnya:

“Yang disadap dari saya ini apa sih. Kalau di rumah, saya ngomong dengan istri soal enteng-enteng saja. Soal makanan. Itu-itu saja,” ujar Jokowi.

Dari Target Spionase Menjadi Pemegang Kunci Sandi

Satu dekade berselang, lanskap politik nasional berubah total. Jokowi tidak lagi berstatus gubernur yang ruang makannya disusupi alat intai asing atau lawan politik.

Memasuki tahun-tahun pemungkas kekuasaannya sebagai Presiden ke-7 RI, ia telah menjelma menjadi konsumen tertinggi dari seluruh produk spionase dan intelijen yang diproduksi oleh aparatur keamanan negara.

Transformasi itu ia deklarasikan secara terbuka saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Seknas Jokowi di Bogor pada September 2023. Di hadapan ribuan pendukungnya, Jokowi memamerkan kemampuannya mengawasi seluruh dinamika dan manuver politik di Tanah Air dari balik meja kerja Istana.

“Saya tahu dalamnya partai itu seperti apa. Partai-partai seperti yang saya tahu, mereka mau ke mana juga saya mengerti. Saya dapat informasi komplet dari intelijen. Dari BIN, Intelijen Polri ada, Intelijen TNI (BAIS) dapat. Saya pegang semua itu,” tegas Jokowi.

Lingkaran Trunojoyo dan Senjata yang Berbalik Arah

Di sinilah letak episentrum paradoks intelijen tersebut. Salah satu penopang utama pasokan data dan keamanan informasi Jokowi selama masa pemerintahannya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Relasi keduanya telah terjalin kokoh sejak Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Listyo duduk sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011. Karier Listyo kemudian melesat tanpa jeda di lingkaran utama Jokowi:

• 2014: Mengawal sebagai Ajudan Presiden RI.

• 2019: Menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

• 2021: Dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

Di bawah kendali Listyo, Korps Bhayangkara memperkuat infrastruktur intersepsi dan intelijen siber secara masif, termasuk pengoperasian peladen Lawful Interception Management System (LIMS) yang terintegrasi.

Sistem canggih yang mulanya dirancang untuk mendukung perang melawan kejahatan transnasional, terorisme, dan menjaga stabilitas politik rezim itu bekerja senyap di bawah komando hierarkis.

Namun, ketika tongkat estafet kepresidenan beralih ke tangan Prabowo Subianto, instrumen intelijen yang terbiasa melacak pergerakan lawan dan kawan politik itu tidak lantas berhenti beroperasi.

Alih-alih tunduk pada batas-batas protokoler dan loyalitas kepada kepala negara yang baru, mesin penyadap di Trunojoyo justru diarahkan membidik gawai Prabowo sendiri—menciptakan skandal spionase domestik terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia. (Sumber:Suara.com)