Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

1TULAH.COM-Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, memberikan tanggapan resmi terkait penetapan tersangka dan penahanan tiga perwira tinggi kepolisian dalam skandal dugaan penyadapan ilegal (illegal tapping), peretasan sistem (illegal access), serta penghapusan data elektronik.

Pihak legislatif menegaskan dukungan penuh terhadap penegakan hukum dan meminta penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri untuk mengusut perkara ini secara transparan dan akuntabel hingga ke akar-akarnya.

Komisi III DPR: Polri Harus Profesional dan Transparan

Menanggapi penetapan status hukum terhadap para tersangka berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta Nasution), dan EH (Eko Hadi Santoso), Abdullah menyatakan bahwa parlemen menyerahkan seluruh proses hukum kepada internal Mabes Polri sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Terkait penetapan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden, menteri, pengusaha, insan pers, dan pihak lainnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Polri untuk menanganinya sesuai ketentuan hukum,” ujar Abdullah, Selasa (3/11/2026).

Ia menambahkan bahwa transparansi menjadi kunci utama mengingat kasus ini menyangkut keamanan komunikasi pimpinan negara serta tokoh-tokoh penting nasional.

• Pengusutan Menyeluruh: DPR berharap penyidikan tidak berhenti pada ketiga tersangka, tetapi juga mengungkap seluruh fakta dan pihak lain yang berpotensi terlibat.

• Mitigasi Dampak Keamanan: Meminta Polri bersama lembaga keamanan terkait segera memetakan dan menanggulangi dampak kebocoran data informasi pejabat publik.

• Evaluasi Pengawasan Sistem: Mendorong perbaikan menyeluruh pada tata kelola dan pengawasan akses sistem intersep komunikasi agar celah penyelewengan serupa tidak terulang di masa depan.

3 Tersangka Resmi Ditahan di Rutan Bareskrim Polri

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengonfirmasi penetapan tersangka sekaligus penahanan terhadap tiga pejabat kepolisian tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

+---------------------------------------------------------------------------------+
|                    DAFTAR TERSANGKA DAN STATUS PENANAN                        |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| 1. LSP (Listyo Sigit Prabowo) : Ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri          |
| 2. ASN (Ahrie Sonta Nasution)  : Ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri          |
| 3. EH (Eko Hadi Santoso)       : Ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri          |
+---------------------------------------------------------------------------------+
| Saksi Terperiksa (Inisial SU)  : Masih dalam proses pemeriksaan intensif        |
+---------------------------------------------------------------------------------+

Tindakan penindakan ini dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang sah melalui metode scientific crime investigation. Ketiga tersangka diduga memanfaatkan server Lawful Interception Management System (LIMS) secara ilegal tanpa proses verifikasi resmi dan melanggar Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Aksi intersepsi yang berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tersebut diketahui menargetkan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, jajaran menteri kabinet, tokoh politik, awak media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha. (Sumber:Suara.com)