Pemprov Kalteng Perkuat Operasi Pasar untuk Kendalikan Kenaikan Harga Beras

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (3 November 2026).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir. Dalam arahannya, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan Perum Bulog untuk mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar sebagai langkah menekan kenaikan harga beras yang secara tahunan telah mencapai lebih dari 17 persen.

“Jika dibandingkan secara tahunan, kenaikannya sudah lebih dari 17 persen. Dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) sebesar Rp14.500, kenaikannya mencapai sekitar Rp2.000. Pemerintah daerah bersama Bulog perlu mengintensifkan operasi pasar,” tegas Tomsi.

Ia menegaskan bahwa pengendalian harga beras membutuhkan sinergi seluruh pihak. Menurutnya, kenaikan harga beras, meskipun dalam jumlah kecil, tetap berpengaruh terhadap inflasi karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Diharapkan sinergi seluruh pihak terus terjaga dan harga beras dapat diturunkan. Kenaikan harga beras, meskipun sedikit, tetap memberikan andil terhadap inflasi karena beras dikonsumsi oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yuas Elko memaparkan perkembangan inflasi di Kalimantan Tengah dengan lima komoditas yang menjadi perhatian, yakni beras, emas perhiasan, bensin, daging ayam, dan ikan nila.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti jenis Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta beras bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat musim kemarau sebelumnya.

“Kenaikan harga beras di Kalimantan Tengah terutama terjadi pada beras lokal, seperti Mayang dan Banjar. Sementara itu, harga beras SPHP dan bantuan pangan dari pemerintah pusat relatif stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan produksi akibat kemarau sebelumnya,” jelas Yuas.

Meski demikian, Yuas menyampaikan bahwa ketersediaan stok beras di Kalimantan Tengah masih dalam kondisi relatif aman, dengan jumlah sekitar 12.212 ton. Namun, perkembangan harga tetap perlu mendapat perhatian agar tidak semakin membebani masyarakat dan memengaruhi inflasi daerah.

“Stok beras di Kalimantan Tengah relatif aman, yakni sekitar 12.212 ton. Namun, kenaikan harga beras perlu dikendalikan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat dan memiliki andil terhadap inflasi,” ungkapnya.

Sebagai langkah pengendalian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai intervensi pasar serta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan Perum Bulog. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pasar murah, Gerakan Pangan Murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan.

“Untuk menjaga stabilitas harga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pasar murah, gerakan pangan murah, pasar penyeimbang, dan operasi pasar. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Bulog juga diperkuat untuk memperlancar distribusi beras ke seluruh kabupaten,” imbuh Yuas.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi geografis Kalimantan Tengah menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian bahan pangan, khususnya menuju wilayah pedalaman. Jarak antardaerah dan keterbatasan akses transportasi membutuhkan perencanaan distribusi yang lebih optimal.

“Perjalanan antarkabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam, sedangkan pengiriman ke daerah pedalaman tertentu bahkan mencapai dua hari menggunakan kapal atau klotok. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, Bulog, Bank Indonesia, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi daerah. Langkah ini dilakukan melalui penguatan stabilitas harga, pemenuhan ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi bahan pangan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri