Gubernur Agustiar Sabran Pimpin Evaluasi Karhutla Kalteng, Penanganan dan Perlindungan Warga Diperkuat

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan langkah konkret dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut mencakup evaluasi penanganan di lapangan, penguatan sinergi antarlembaga, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.

Penegasan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah yang berlangsung di Aula Serba Guna (Aserna), Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (29 Oktober 2026). Pertemuan tersebut menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai langkah penanganan yang telah dilaksanakan sekaligus merumuskan tindak lanjut agar upaya pengendalian karhutla semakin terarah dan efektif.

Dalam rapat tersebut, Agustiar menyampaikan bahwa karakteristik wilayah Kalimantan Tengah yang luas serta memiliki kawasan gambut dengan kondisi kompleks membutuhkan strategi penanganan secara menyeluruh. Upaya pemadaman, menurutnya, harus dilaksanakan bersamaan dengan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, serta evaluasi terhadap pemanfaatan lahan.

Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Diperlukan kerja sama berkelanjutan untuk menekan potensi kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan aktivitas sosial ekonomi warga.

Gubernur juga menyoroti pentingnya mengevaluasi tata ruang dan pemanfaatan lahan, khususnya kawasan yang berulang kali mengalami kebakaran. Lahan yang tidak produktif perlu menjadi perhatian pemerintah melalui kebijakan yang tepat, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perlindungan ekosistem gambut.

Selain itu, Agustiar mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla. Pengawasan terhadap perizinan dan aktivitas pengelolaan lahan perlu dilakukan secara tegas untuk memberikan efek jera serta mencegah terulangnya kebakaran.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden dalam pengantarnya menekankan perlunya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perangkat teknis, dunia usaha, serta masyarakat. Sinergi seluruh unsur tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah penanganan yang konkret, tepat sasaran, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib melaporkan, berdasarkan data hingga 28 Oktober 2026, tercatat 76 titik panas dan 26 kejadian karhutla dengan luas area terbakar sekitar 43,93 hektare.

Sementara itu, secara kumulatif sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, tercatat 371.692 titik panas dan 7.634 kejadian karhutla. Total luas lahan yang terbakar mencapai 20.699 hektare berdasarkan data yang dihimpun dari satuan tugas kabupaten dan kota.

Dalam penanganan bencana tersebut, sebanyak 16.478 personel dari berbagai unsur telah dilibatkan. Mereka terdiri atas personel BPBD, TNI-Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

Seiring dengan menurunnya eskalasi kejadian kebakaran dalam beberapa hari terakhir, jumlah personel yang bertugas di lapangan dievaluasi secara bertahap berdasarkan kebutuhan. Meski demikian, kegiatan patroli dan pemantauan tetap dilaksanakan untuk memastikan titik api yang masih tersisa dapat segera ditangani.

Selain penanganan kebakaran, Pemprov Kalteng juga memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dan kabut asap akibat karhutla. Berdasarkan laporan BPBD, pemerintah telah membangun lebih dari 600 sumur bor untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Distribusi air bersih ke sejumlah kabupaten dan kota juga telah mencapai lebih dari 14 juta liter. Di bidang pemenuhan kebutuhan pangan, pemerintah menyiapkan bantuan bagi lebih dari 450.000 warga terdampak. Dukungan kesehatan berupa obat-obatan, multivitamin, dan masker turut disalurkan guna membantu masyarakat menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.

Perhatian pemerintah juga diarahkan pada keselamatan serta kebutuhan para petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan diberikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan operasional, konsumsi, dan perlengkapan keselamatan selama bertugas di lapangan.

Relawan yang direkrut dengan pembiayaan APBD maupun belanja tidak terduga memperoleh honorarium sebesar Rp150.000 per hari, disertai dukungan konsumsi dan bahan bakar operasional.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga mencakup perlindungan masyarakat terdampak, pemenuhan kebutuhan dasar, serta jaminan keselamatan petugas dan relawan.

Sementara itu, Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Tengah Agung Sudiono Abadi menjelaskan bahwa awal musim hujan di wilayah Kalimantan Tengah berlangsung secara bertahap dan tidak merata. Kondisi tersebut menyebabkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla masih perlu dipertahankan, terutama di kawasan gambut yang memungkinkan kebakaran bertahan di bawah permukaan tanah meskipun api di permukaan telah berhasil dipadamkan.

BMKG memprakirakan curah hujan akan meningkat pada November, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember hingga Januari. Namun, perubahan kondisi cuaca tersebut tidak serta-merta menghilangkan risiko kebakaran sehingga pemantauan dan langkah pencegahan tetap harus dilakukan.

Di sisi lain, memasuki musim hujan, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, koordinasi antarlembaga, kesiapan personel, dan pemantauan kondisi wilayah tetap menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan cuaca.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, kepala perangkat daerah terkait, serta Ketua Tim Bappisus RI Khaidir beserta rombongan.

Melalui evaluasi dan penguatan koordinasi lintas sektor ini, Pemprov Kalteng berupaya memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, mulai dari pencegahan, pemadaman, pemulihan lingkungan, hingga perlindungan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi ancaman karhutla maupun potensi bencana lainnya.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri