Pemprov Kalteng Perkuat Pengendalian Inflasi, Pantau Harga Pangan dan Distribusi LPG

1TULAH.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui pemantauan harga bahan pokok, penjagaan ketersediaan pasokan, dan pengawasan distribusi barang kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (26 Oktober 2026).

Rapat tersebut dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah perwakilan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah. Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir.

Dalam arahannya, Tomsi menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah daerah diminta mencermati dinamika kondisi global dan perkembangan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan daging ayam, yang berpotensi memengaruhi inflasi.

Ia juga meminta pemerintah daerah mempersiapkan langkah antisipasi terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Desember, seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun. Salah satu upaya yang didorong adalah pelaksanaan operasi pasar secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah dan Perum Bulog.

“Desember perlu kita antisipasi sejak dini. Kami berharap pemerintah daerah bersama Bulog dapat melaksanakan operasi pasar secara bersama-sama,” ujar Tomsi.

Selain itu, pemerintah daerah diminta meningkatkan pemantauan langsung terhadap harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Menurut Tomsi, langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi pasar yang sebenarnya, mengidentifikasi kendala, serta menentukan kebijakan penanganan yang tepat sasaran.

“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar turun ke lapangan untuk mengecek kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok, menemukan permasalahan, serta mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan sesuai kondisi riil di daerah,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa pengendalian inflasi perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas harga, menurutnya, berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mempertahankan daya beli.

“Pengendalian inflasi ini harus kita lakukan sepanjang waktu, bukan hanya satu tahun. Ini menyangkut kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh masyarakat,” ujar Yuas.

Dalam rapat tersebut, Yuas turut menyoroti kondisi stok beras dan perkembangan inflasi di Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, persediaan beras di wilayah tersebut berada pada kisaran 12 ribu ton. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 5,02 persen sehingga perlu menjadi perhatian bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Yuas juga menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dipaparkan. Ia mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di berbagai kabupaten dan kota untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau.

“Bapak Gubernur terus melakukan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah. Ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.

Di luar komoditas pangan, Yuas menyoroti distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang masih membutuhkan perhatian. Meskipun antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai berkurang, pengawasan penyaluran LPG tetap perlu ditingkatkan agar distribusinya berjalan sesuai ketentuan dan menjangkau masyarakat yang berhak.

Ia meminta instansi terkait memperketat pengawasan terhadap jalur distribusi LPG, mulai dari agen hingga pangkalan. Pengawasan tersebut diperlukan untuk mencegah penyaluran yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan melalui pengecer yang tidak semestinya. Satgas Pangan Polda Kalimantan Tengah juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan serta penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.

“Bagaimana upaya kita mengendalikan distribusi ini perlu menjadi perhatian bersama. Agen dan pangkalan harus diawasi agar menjalankan ketentuan, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Yuas.

Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani. Sinergi antarinstansi diharapkan mampu mendukung respons yang cepat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mendorong penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan. Upaya yang dilakukan meliputi pemantauan perkembangan harga, penjagaan ketersediaan pasokan, pelaksanaan intervensi pasar, serta pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok.

Langkah terpadu tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Tengah, terutama menjelang peningkatan kebutuhan pada akhir tahun. Dengan pengawasan yang konsisten dan koordinasi berkelanjutan, ketersediaan bahan pokok diharapkan tetap terjaga dan tekanan inflasi dapat dikendalikan secara optimal.(*)

Penulis : Hewu

Editor : Apri