Transparansi Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar: Komisi III DPRD Kalteng Tuntut Laporan BPB-PK

1TULAH.COM-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah menuntut pengelolaan yang transparan dan akuntabel atas dana Bantuan Presiden (Banpres) penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total anggaran sebesar Rp235 miliar dari pemerintah pusat telah disalurkan kepada Pemerintah Provinsi Kalteng serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.

Untuk memastikan dana darurat tersebut digunakan secara tepat sasaran, Komisi III DPRD Kalteng segera melayangkan surat resmi kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah selaku mitra kerja.

Minta Laporan Detail Realisasi Anggaran Karhutla

Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, menegaskan bahwa langkah melayangkan surat kepada BPB-PK bertujuan untuk menagih laporan rinci terkait realisasi penggunaan anggaran di lapangan. Pengawasan ketat diperlukan agar bantuan tersebut benar-benar memberikan dampak langsung bagi penanggulangan karhutla dan perlindungan masyarakat.

“Kami akan sampaikan sejauh mana penggunaan bantuan untuk karhutla di Kalimantan, khususnya yang dikelola provinsi. Untuk kabupaten atau kota, kami akan tanyakan melalui mekanisme yang ada,” ujar Sugiyarto, Rabu (28/10/2026).

Sugiyarto mengingatkan bahwa durasi waktu penanganan karhutla sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk bergerak cepat, responsif, dan tepat target.

Fokus Utama: Pemadaman Titik Api dan Mitigasi Kesehatan

Menurut Sugiyarto, alokasi dana Banpres harus diprioritaskan pada dua sektor krusial:

1. Percepatan Pemadaman Api: Mengoptimalkan pemadaman di titik-titik rawan (hotspot) yang berpotensi meluas.

2. Mitigasi Dampak Kesehatan Warga: Penyediaan dan pengadaan sarana kesehatan, termasuk pembagian masker secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kabut asap.

Apresiasi untuk Transparansi Wali Kota Palangka Raya

Di tengah sorotan terhadap transparansi anggaran, Sugiyarto memberikan apresiasi kepada Wali Kota Palangka Raya atas keterbukaannya dalam mengelola dana bantuan karhutla tersebut. Keterbukaan informasi publik dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penanganan bencana oleh pemerintah.

“Langkah Wali Kota yang mengedepankan transparansi itu sangat bagus. Jangan sampai ada keraguan atau kesan tidak terbuka dalam pengelolaan anggaran darurat ini,” tegasnya.

Skema Penyaluran Dana Banpres Karhutla Rp235 Miliar

Pemerintah pusat menyalurkan bantuan dana penanganan karhutla untuk wilayah Kalimantan Tengah sebesar Rp235 miliar dalam dua tahap skema pencairan:

Tahap I (Rp125 Miliar)

Disalurkan kepada Pemprov Kalteng dan 5 kabupaten prioritas:

• Pemprov Kalimantan Tengah

• Kabupaten Kapuas

• Kabupaten Pulang Pisau

• Kabupaten Kotawaringin Timur

• Kabupaten Kotawaringin Barat

• Kabupaten Katingan

Tahap II (Rp110 Miliar)

Disalurkan kepada 9 daerah kabupaten/kota lainnya:

• Kabupaten Seruyan

• Kabupaten Sukamara

• Kabupaten Barito Selatan

• Kabupaten Lamandau

• Kabupaten Barito Utara

• Kabupaten Gunung Mas

• Kabupaten Barito Timur

• Kabupaten Murung Raya

• Kota Palangka Raya

DPRD Kalteng berharap seluruh instansi penerima dapat mempertanggungjawabkan alokasi dana ini secara akuntabel demi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat Kalimantan Tengah. (Ingkit)