DPRD Kalteng Dukung Pembukaan Rekening Bansos, Purdiono: Pemberdayaan Ekonomi Jauh Lebih Penting

1TULAH.COM-Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono, menilai rencana pemerintah pusat untuk membuka rekening khusus bagi penerima bantuan sosial (bansos) sebagai langkah positif. Kebijakan ini dinilai mampu memastikan penyaluran bansos menjadi lebih transparan dan tepat sasaran.

Meskipun menyambut baik wacana tersebut, Purdiono memberikan catatan penting mengenai penunjukan lembaga perbankan serta keberlanjutan dampak ekonomi bagi masyarakat Kalteng.

Mekanisme Perbankan dan Kewenangan Pusat

Terkait pemilihan bank penyalur, Purdiono menyebutkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah sebenarnya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan tersendiri. Namun, ia memahami bahwa regulasi dan keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat karena alokasi anggaran bersumber dari APBN.

“Kalau untuk wilayah Kalteng sebenarnya kita memiliki BUMD sendiri, yakni Bank Kalteng. Namun karena sumber dananya berasal dari pemerintah pusat, tentu mekanisme dan penunjukannya menjadi kewenangan pusat,” ujar Purdiono, Sabtu (26/9/2026).

Ia menegaskan bahwa lembaga perbankan mana pun yang ditunjuk bukanlah isu utama yang harus diperdebatkan. Fokus utama seharusnya terletak pada efektivitas dan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut.

“Yang lebih penting adalah bagaimana kebijakan itu dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat, bukan hanya sebatas menyalurkan bantuan,” tegasnya.

Dorong Pemberdayaan Ekonomi, Bukan Sekadar Bantuan Sementara

Purdiono menyoroti bahwa program bansos yang sifatnya konsumtif dan sementara tidak cukup untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan. Oleh karena itu, skema bantuan sosial harus dibarengi dengan strategi pemberdayaan ekonomi lokal agar uang yang beredar di daerah makin tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu merumuskan kebijakan strategis yang berfokus pada:

• Penciptaan Lapangan Kerja: Membuka peluang kerja baru bagi tenaga kerja lokal.

• Peningkatan Pendapatan: Mengembangkan program UMKM dan kewirausahaan daerah.

• Penguatan Daya Beli: Memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak secara mandiri.

“Harapan kita, ekonomi masyarakat bisa diberdayakan. Uang yang beredar di daerah semakin banyak sehingga roda perekonomian juga bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tuturnya.

Optimalisasi Sumber Daya Alam dan Tanggung Jawab Sosial

Selain peningkatan daya beli, Politisi DPRD Kalteng ini mendorong agar potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah di Bumi Tambun Bungai dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat.

Ia meminta pemerintah mengoptimalkan tiga sektor utama:

1. Corporate Social Responsibility (CSR): Penyaluran dana CSR perusahaan yang lebih tersasar dan transparan.

2. Hilirisasi Industri: Pengolahan bahan mentah di dalam daerah untuk membuka lapangan kerja.

3. Peningkatan Nilai Tambah: Memaksimalkan hasil produksi lokal agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

“Potensi sumber daya alam yang ada harus bisa memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Purdiono.

Pertimbangkan Geografis Kalteng dan Pembangunan Infrastruktur

Menutup keterangannya, Purdiono berharap pemerintah pusat turut memperhitungkan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang sangat luas dengan tantangan infrastruktur yang besar dalam merancang setiap kebijakan nasional.

“Kita mendukung langkah pemerintah yang berpihak kepada masyarakat melalui pembukaan rekening penerima bantuan. Namun yang lebih penting, masyarakat juga harus diberdayakan agar mampu mandiri dan sejahtera,” pungkasnya. (Ingkit)