DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

1TULAH.COM-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera AY Mebas, mendorong pemerintah daerah agar mengoptimalkan pemerataan program pasar murah. Ia menegaskan, pelaksanaan pasar murah jangan hanya terfokus di Kota Palangka Raya, melainkan harus menjangkau seluruh kabupaten di wilayah Kalteng.

Langkah ini dinilai sangat krusial agar intervensi harga dan subsidi pangan yang dikucurkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah pelosok.

Pentingnya Validasi Data Penerima Subsidi

Selain pemerataan wilayah, Ampera memberikan catatan khusus terkait sistem pendataan penerima manfaat. Menurutnya, tata kelola pendataan yang transparan dan akurat menjadi kunci utama agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketimpangan.

“Jangan pelaksanaannya hanya terfokus di Palangka Raya saja. Kemarin itu ada di Barito Timur (Bartim), coba yang menerima itu harus jelas. Namanya sudah didata dulu,” tegas Ampera.

Politisi Kalteng ini menambahkan, besarnya nilai subsidi yang diberikan pemerintah menjadi alasan utama perlunya pencatatan secara tertib. Dalam program pasar murah tersebut, masyarakat bisa mendapatkan paket komoditas senilai Rp150 ribu hanya dengan membayar Rp10 ribu.

“Setiap ada pasar murah, orang yang mendapatkan itu ada namanya. Supaya jelas berapa sebenarnya orang yang masuk dan bagaimana pemerataannya di seluruh kabupaten/kota di Kalteng,” ujarnya.

Evaluasi dan Transparansi Program Pangan

Pencatatan data penerima bukan sekadar aspek administratif belaka, melainkan pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas program stabilisasi harga pangan tersebut.

Melalui basis data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat dengan mudah memetakan:

• Cakupan Wilayah: Mengetahui daerah mana yang sudah tersentuh program dan wilayah mana yang masih minim bantuan.

• Tingkat Efektivitas: Memastikan nilai subsidi yang besar berbanding lurus dengan peningkatan daya beli masyarakat sasaran.

• Akuntabilitas: Mencegah terjadinya penumpukan bantuan atau praktik bagi-bagi subsidi yang tidak tepat sasaran.

Ampera berharap, evaluasi pelaksanaan pasar murah ke depan makin ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Kalteng beserta dinas terkait diminta lebih proaktif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten agar alokasi pasar murah terdistribusi secara adil dan merata di seluruh Kalteng. (Ingkit)