Mengawati Soekarno Puteri Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikuti Retreat, Benarkah Reaksi Atas Penahanan Hasto?

1TULAH.COM-Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti pembekalan atau retreat yang dilakukan oleh pemerintah di Magelang, Jawa Tengah.

Adapun surat tersebut tertuang dengan dengan nomor surat 7294/IN/DPP/II/2025. Tertanggal 20 Februari 2025.

Juru bicara PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Betul,” katanya saat dikonfirmasi awak media melalui aplikasi perpesanan WhatsApp, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat yang beredar,  tertuang arahan kepada seluruh kepala daerah diusung oleh PDIP dilarang untuk mengikuti retreat yang akan digelar mulai 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut pada Kamis (20/2/2025) malam.

Kemudian, untuk para kepala daerah yang telah melakukan perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan selanjutnya yang akan diberikan langsung orlg Megawati.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tutupnya.

Surat tersebut diduga berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan penghalangan penyelidikan dan suap pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku.

Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai.

Sehingga seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum.

Tentu saja, larangan ini menuai berbagai macam reaksi. Tidak hanya dari internal partai, tetapi juga dari masyarakat umum. Banyak yang menyayangkan keputusan PDIP ini. Mereka menilai bahwa larangan ini menghambat proses konsolidasi dan koordinasi antar kepala daerah. Di sisi lain, ada pula yang mendukung keputusan PDIP. Mereka beranggapan bahwa larangan ini merupakan langkah yang tepat untuk menjaga soliditas partai.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak PDIP terkait dengan larangan ini. Hal ini tentu saja memicu berbagai macam spekulasi di kalangan masyarakat. Beberapa pihak menduga bahwa larangan ini berkaitan dengan agenda politik tertentu yang sedang dipersiapkan oleh PDIP. Ada pula yang beranggapan bahwa larangan ini merupakan respons dari PDIP terhadap dinamika politik yang berkembang saat ini.

Larangan bagi kepala daerah PDIP untuk mengikuti retreat ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Alasan yang sebenarnya di balik larangan ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, satu hal yang pasti, keputusan ini menunjukkan bahwa PDIP sedang dalam kondisi yang tidak biasa. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari partai berlambang banteng moncong putih ini.(Sumber:Suara.com)