Rakor Pengendalian Inflasi Secara Virtual, Diikuti Pemkab Barito Utara dari Rujab

- Jurnalis

Selasa, 6 September 2022 - 09:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual yang diikuti Pemkab Barut dari Rujab Bupati.foto.Delia/1tulah.com

Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual yang diikuti Pemkab Barut dari Rujab Bupati.foto.Delia/1tulah.com

1tulah.com, MUARA TEWEH-Menindaklanjuti telegram Kemendagri Nomor 080/5340/SJ tanggal 04 September 2022 perihal pelaksanaan Rapat koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual, Wakil Bupati, Sugianto Panala Putra, Dandim 1013/Mtw, Kapolres Barito Utara, Perwakilan Kejari, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daera, dan instansi terkait mengikuti rakor tersebut di Aula Rumah Jabatan Bupati.

Rakor dipimpin oleh Mendagri didampingi Kapolri, Kepala BPKP, Wakil Menkeu dihadiri secara virtual oleh Jaksa Agung, Panglima TNI, para Kepala daerah, jajaran TNI/Polri terkait arahan ke seluruh jajaran Polda dan Polres mengenai antisipasi dampak kenaikan BBM.

Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan bahwa dengan diberlakukannya penyesuaian harga BBM bersubsidi, yang perlu diantisipasi bersama yakni inflasi akibat dampak dari pengurangan subsidi yang berimbang pada kenaikan BBM.

Wakil Menkeu, Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran subsidi energi dan kompensasi sebesar Rp152,5 triliun.

“Namum beberapa bulan yang lalu dengan terjadinya eskalasi peningkatan harga di tingkat dunia dan terjadinya perubahan kurs, maka kita mengestimasi menjadi Rp502,4 triliun, naik menjadi 3 kali lipat,” kata Wamenkeu.

Sesuai arahan Presiden, opsi terakhir yang dipilih yaitu menyesuaikan harga beberapa jenis BBM yakni Solar dari Rp5,150,- menjadi Rp6.800,- dan Pertalite dari Rp7.650,- menjadi Rp10.000,-.

Baca Juga :  Pesan Pj Bupati Mura Hermon kepada Ratusan PPPK

“Dengan kenaikan ini, Pemerintah memahami bahwa akan terjadi peningkatan harga terutama harga komoditas BBM tersebut dan Pemerintah berupaya semaksimal mungkin menahan supaya harga barang yang lain tidak meningkat pesat,” jelas Suahasil.

Pemerintah memberikan bantuan social tambahan sebesar Rp24,17 triliun guna memberi manfaat lebih besar dan efektif mengurangi angka kemiskinan.

“BLT 12,4 T untuk 20,65 juta KPM dengan indeks Rp150.000,-/bulan selama 4 bulan, BSU Rp 9,6 T untuk 16 juta pekerja dengan gaji maks 3,5 juta/bulan dengan unit cost Rp600.000,- selama 1 bulan dan dukungan Pemda 2% dari DTU sebesar Rp 2,17 T untuk Program Perlinsos dan penciptaan lapangan kerja serta subsidi sector transportasi,” jelas Wamenkeu.

Menteri Sosial, Tri Rismaharani pencairan bantuan akan disalurkan melalui PT. POS Indonesia. “Apabila Bupati dan Walikota mengalami permasalahan, dapat menghubungi Comen Center kami 24 jam di nomor 021 171,” kata Tri Risma.

Sementara itu, Menaker, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Kemenaker mengelola bantuan pemerintah berupa subsidi upah/gaji bagi pekerja/buruh dalam rangka untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kenaikan harga BBM.

Baca Juga :  Pj Bupati Hermon Kunjungan Sekolah dan Motivasi Pelajar

Mendagri, Tito Karnavian mengapresisi kepada Pemda yang telah bergerak dalam penanganan inflasi di daerahnya. “Tolong kepada Kepala Daerah untuk bergerak dalam mengendalikan inflasi di daerahnya masing-masing,” kata Tito.

Untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM, Bupati yang akan mengubah struktur APBD cukup memberitahukan kepada DPRD tanpa persetujuan DPRD, dimana DPRD hanya melakukan pengawasan.

“Kami minta dukungan kepada Kepala BPKP, Jaksa Agung dan Kapolri untuk dapat membackupnya,” harap Tito.

Mendagri menjelaskan solusi pengendalian inflasi yakni kunci utama menjadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan Pandemi Covid-19, Mengomunikasikan kepada masyarakat dengan baik, mengaktifkan satgas pangan, mengaktifkan TPID, Subsidi tepat sasaran dilakukan pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum, melakukan Gerakan hemat energi, melaksanakan Gerakan tanam pangan cepat panen, melaksanakan kerjasama antar daerah, dan mengintensifkan jaring pengaman sosial. (Delia)

 

Berita Terkait

Ibukota Negara Pindah ke IKN, Jakarta akan Tetap Jadi Kota Metropolitan Berkelas Dunia
Kunker ke Sekretariat DPRD Barito Utara, Para Legislator Gumas Perkuat Jaringan Antar Sesama Wakil Rakyat
Dukung Kemajuan Olahraga di Murung Raya
Harapan Pj Bupati kepada  Pengurus KONI Murung Raya
Pj Bupati Hermon Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi
Pemkab Mura Hadiri Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Daerah Pedalaman Masih Kekurangan Guru dan Nakes, Ini Harapan DPRD Murung Raya
DPRD Ajak Masyarakat Tetap Lestarikan Budaya Daerah

Berita Terkait

Jumat, 29 Maret 2024 - 08:36 WIB

Ibukota Negara Pindah ke IKN, Jakarta akan Tetap Jadi Kota Metropolitan Berkelas Dunia

Jumat, 29 Maret 2024 - 07:35 WIB

Kunker ke Sekretariat DPRD Barito Utara, Para Legislator Gumas Perkuat Jaringan Antar Sesama Wakil Rakyat

Jumat, 29 Maret 2024 - 04:01 WIB

Dukung Kemajuan Olahraga di Murung Raya

Jumat, 29 Maret 2024 - 03:53 WIB

Harapan Pj Bupati kepada  Pengurus KONI Murung Raya

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:05 WIB

Pj Bupati Hermon Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 - 01:04 WIB

Pemkab Mura Hadiri Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:22 WIB

Daerah Pedalaman Masih Kekurangan Guru dan Nakes, Ini Harapan DPRD Murung Raya

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:13 WIB

DPRD Ajak Masyarakat Tetap Lestarikan Budaya Daerah

Berita Terbaru

Bintang utama 'Queen of Tears'. (foto: Netflix)

Entertainment

Drama ‘Queen of Tears’ Masuk Top 10 Netflix di 68 Negara

Jumat, 29 Mar 2024 - 10:08 WIB

Han So Hee jadi brand ambassador Shark. (foto: @infodrakor_id)

Entertainment

Brand Shark Pilih Han So Hee Jadi Brand Ambassador

Jumat, 29 Mar 2024 - 09:40 WIB

error: Content is protected !!