Penanganan Karhutla: DPRD Kalteng Desak Pemda Jujur Soal Anggaran dan Dorong Status Bencana Nasional

1TULAH.COM-Pemerintah daerah (Pemda) didesak untuk bersikap transparan dan jujur terkait keterbatasan sarana maupun anggaran dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keterbatasan sumber daya di daerah menjadi alasan kuat agar Pemda segera berkoordinasi dan melapor ke pemerintah pusat guna meningkatkan status karhutla menjadi bencana nasional.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menutupi kondisi nyata di lapangan hanya demi menjaga citra di mata pemerintah pusat. Pemda diminta mengakui ketidakmampuan secara mandiri agar penanganan bencana dapat dilakukan secara masif dan optimal.

“Pemerintah daerah mempunyai keterbatasan baik anggaran maupun alat peralatan yang harus kita sadari. Janganlah pemerintah daerah menganggap bahwa ini bisa diselesaikan sendiri karena mungkin ingin terlihat baik di pusat, kita harus bicara apa adanya,” ujar Bambang Irawan dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Risiko APBD Babak Belur Tanpa Bantuan Pemerintah Pusat

Bambang menyoroti risiko besar jika daerah terus memaksakan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara berlebihan untuk penanggulangan karhutla. Tanpa adanya intervensi dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, keuangan daerah berpotensi lumpuh.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengorbankan alokasi anggaran untuk sektor-sektor krusial masyarakat lainnya, seperti:

• Pembangunan Infrastruktur

• Layanan Kesehatan

• Sektor Pendidikan

“Kalau kita tidak dibantu pusat atau statusnya tidak menjadi bencana nasional, mau bagaimana APBD kita menghadapi ini semua? Anggaran daerah akan babak belur untuk penanganan karhutla tanpa perhatian dari pusat,” tegas Bambang.

Kewenangan Izin HGU dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Selain faktor keterbatasan anggaran daerah, Bambang menyinggung aspek kewenangan perizinan lahan. Mengingat sebagian besar titik api (hotspot) muncul di kawasan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan swasta, pemerintah pusat dinilai memegang tanggung jawab besar dalam mitigasi dan penanggulangannya.

Menurutnya, karena pemerintah pusat yang memegang kendali penuh atas penerbitan izin HGU, maka sudah sepantasnya pusat ikut memikul beban serta memberikan perhatian penuh dalam penanganan karhutla di kawasan konsesi tersebut secara nasional. (Ingkit)