KPK Periksa 6 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Izin Tinggal WNA

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2022–2026. Pada Kamis, penyidik memeriksa enam saksi dari pihak swasta di Mapolresta Denpasar, Bali.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman perkara yang tengah diusut lembaga antirasuah.

Enam saksi yang dipanggil terdiri atas Direktur CV Visa Agung Bali I Gede Arya Wijaya, Staf Operasional CV Visa Agung Bali Ni Luh Gede Ratih Wijayastuti, Staf Keuangan CV Visa Agung Bali Santika Dewi, serta tiga pihak lainnya yakni Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Agnes Natalia Tanuwijaya, dan Audria Rama Dhani yang bekerja sebagai staf agen PT Bali Soft.

Hingga sore hari, proses pemeriksaan masih berlangsung dan KPK belum mengungkap materi maupun hasil pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Pantauan di Mapolresta Denpasar menunjukkan sejumlah kendaraan milik penyidik KPK masih terparkir di halaman kantor kepolisian.

Kendaraan tersebut sebelumnya juga digunakan saat penggeledahan di Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas I Denpasar, termasuk untuk mengangkut sejumlah koper berisi dokumen yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan yang ditangani KPK pada 2025, serta hasil analisis transaksi keuangan dari PPATK.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 2–3 Juni 2026 dan menangkap 17 orang, yang terdiri atas delapan penyelenggara negara atau ASN serta sembilan pihak swasta, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Hingga kini, KPK telah menetapkan delapan tersangka yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan penerimaan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA, dengan nilai uang yang diperkirakan mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar sepanjang periode 2022–2026.

Penulis : Laili R