Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak

1TULAH.COM-Dinamika internal menjelang Muktamar ke-35 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang dijadwalkan pada Agustus 2026 semakin memanas. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengeluarkan peringatan tegas agar oknum yang membawa kepentingan politik praktis dan “main-main” di dalam tubuh NU segera dikeluarkan demi menjaga muruah organisasi.

Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Minggu (21/6/2026), Cak Imin menegaskan esensi dasar dari organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“NU itu bukan organisasi politik yang membuat hubungan selalu kompetitif. NU itu orkestrasi kultural yang menyatukan, bukan saling menyingkirkan. Berbagai kemampuan dan kecerdasan sosial bersatu padu,” tulis Cak Imin.

Pernyataan keras ini berakar dari keresahan atas indikasi bergesernya nilai-nilai dasar organisasi akibat infiltrasi kepentingan politik praktis menjelang suksesi kepemimpinan Nahdliyin. Sindiran tajam tersebut disinyalir menyasar oknum internal maupun eksternal yang dinilai memanfaatkan struktur PBNU demi agenda kekuasaan personal atau kelompok tertentu.

Bara Konflik Menuju Muktamar ke-35 PBNU

Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 mendatang. Forum permusyawaratan tertinggi ini akan menentukan arah gerak NU untuk lima tahun ke depan, termasuk memilih Ketua Umum PBNU dan Rais Aam yang baru.

“Insya Allah Muktamar NU akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus tahun 2026,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta.

Signifikansi forum ini melahirkan dinamika internal yang tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, suhu politik di tubuh NU menghangat seiring pembahasan lokasi muktamar, konsolidasi pengurus, hingga menguatnya manuver sejumlah faksi.

Ketegangan mencapai puncaknya akibat gesekan menahun antara struktural PBNU saat ini dengan PKB. Hubungan yang merenggang serta isu dualisme kepemimpinan inilah yang memicu pernyataan keras Cak Imin untuk “membersihkan” organisasi dari pihak yang dianggap merusak akar sejarah NU.

Siapa yang Dimaksud “Main-main” di Tubuh NU?

Kritik tajam Cak Imin memunculkan spekulasi mengenai pihak yang sebenarnya menjadi sasaran tembak. Walau tidak menyebut nama secara spesifik, kritik ini dibaca sebagai peringatan terbuka bagi pihak-pihak yang menarik NU ke pusaran politik praktis transaksional.

Polemik ini sejatinya merupakan babak baru dari perdebatan klasik mengenai Khittah NU 1926—keputusan historis pada Muktamar Situbondo 1984 yang menegaskan bahwa NU harus kembali menjadi organisasi sosial-keagamaan dan netral dari politik praktis.

Namun pada realitasnya, garis batas tersebut kerap kabur. Struktur PBNU sering kali dinilai tergoda melakukan manuver politik mikro, yang berujung pada perebutan pengaruh kekuasaan dengan PKB sebagai partai yang lahir langsung dari rahim struktur NU.

Retaknya Hubungan Bilateral PKB vs PBNU

Pernyataan Cak Imin tidak dapat dilepaskan dari hubungan dingin antara PKB dan PBNU sepanjang beberapa tahun terakhir. Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), bahkan pernah secara terbuka menyatakan bahwa hubungan PBNU dengan PKB “memang tidak erat”, sama halnya dengan hubungan PBNU dengan partai politik lainnya.

Saling sindir di ruang publik pun sempat mewarnai sepanjang tahun 2024 hingga 2025. Konflik horizontal ini kian merenggangkan relasi personal antara Cak Imin dan Gus Yahya pasca-Muktamar ke-34 lalu.

Bagi PKB, Muktamar ke-35 memiliki arti yang sangat strategis. Konstelasi kepemimpinan baru di PBNU akan sangat memengaruhi ruang legitimasi PKB dalam menjaga kedekatan organik dengan basis massa kultural Nahdliyin menjelang agenda politik nasional mendatang.

Mekanisme Organisasi: Bisakah Pengurus “Didepak” Sepihak?

Meskipun Cak Imin mendesak agar oknum yang “main-main” segera didepak, secara aturan organisatoris hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan.

Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Perkumpulan (Perkum) NU Nomor 11 Tahun 2023, pemberhentian pengurus harus melalui mekanisme administratif yang ketat:

• Wajib melalui rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

• Didasarkan pada bukti pelanggaran berat terhadap konstitusi jam’iyah.

• Melalui tahapan pemberian surat peringatan tertulis secara formal.

Mengingat posisi Cak Imin sebagai pimpinan partai politik di luar struktur formal PBNU, ia tidak memiliki otoritas regulasi untuk mengeksekusi pemberhentian pengurus. Karena itu, pernyataannya lebih dinilai sebagai sebuah moral warning dan pesan politik yang kuat bagi akar rumput.

Dampak ke Depan: Sinyal Perang Terbuka

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai pernyataan Cak Imin merupakan sebuah peringatan politik yang serius. Menurut Adi, istilah “main-main” tersebut setidaknya dapat dimaknai dalam dua konteks krusial:

1. Urusan Konsesi Tambang: Peringatan agar NU dijauhkan dari pengelolaan tambang yang belakangan memicu polemik internal.

2. Netralitas Khittah: Desakan agar elite organisasi tidak menarik NU ke dalam aktivitas politik praktis.

“Dua hal ini saya kira muaranya mengembalikan NU ke khittahnya. Jangan berpolitik praktis dan jangan lagi urus tambang. NU fokus urus pemberdayaan umat saja,” kata Adi Prayitno.

Adi menambahkan bahwa posisi tawar (bargaining power) Cak Imin tetap kuat di lingkungan Nahdliyin karena penetrasinya yang solid di tingkat elite maupun akar rumput.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa kontestasi gagasan menjelang Muktamar ke-35 di Agustus 2026 nanti akan berlangsung secara terbuka dan kompetitif, yang pada akhirnya akan membentuk ulang peta hubungan antara PBNU, PKB, dan warga Nahdliyin secara nasional. (Sumber:Suara.com)